Network
GALAJABAR - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyoroti pembongkaran pilar (pier) Kereta Cepat Jakarta Bandung yang sempat viral di media sosial.
Atas pembongkaran itu, Dedi meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit menyeluruh terkait proyek tersebut.
Pasalnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung menggunakan cukup banyak anggaran negara.
Setidaknya terjadi peningkatan biaya (cost over-run) sebesar US$ 3,8 miliar-4,9 miliar atau setara Rp54 triliun-Rp69 triliun.
“Lakukan audit sebelum mengalami kerugian dan persoalan lebih jauh,” ujar Dedi pada wartawan Kamis, 9 Desember 2021.
Baca Juga: 10 Resep ini paling banyak dicari di mesin pencarian Google Indonesia
Menurutnya, klarifikasi pihak PT Kereta Cepat Indo-China (KCIC) yang menyebut pembongkaran dilakukan lantaran tiang pancang atau pier yang dipasang tidak sesuai koordinat semakin membuktikan bahwa pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang baik.
“Ada kesan menihilkan kajian yang presisi, ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada proyek KCIC yang memang sejauh ini banyak kritik,” tuturnya.
Selain itu, pengamat politik ini menuturkan, adanya pembongkaran pilar dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung semakin menunjukkan bahwa klaim kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien.
