Network
GALAJABAR - Peneliti Klaster Politik Perkotaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi turut menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang menjadi perbincangan hangat saat ini.
Menurut Rozi, RUU IKN sedianya memperhatikan aspek ekologis wilayah Kalimantan Timur, lokasi yang akan dijadikan ibu kota baru.
Hal ini penting, sebab ada riset dari Fakultas Hukum Mulawarman yang menyebut di Kalimantan terjadi problem krisis ekologi.
Pernyataan ini disampaikan Rozi saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual #IndonesiaLeadersTalk bertajuk ‘Kepindahan Ibu Kota vs Aspirasi Rakyat Via Pansus IKN’ pada Sabtu, 18 Desember 2021.
Baca Juga: 5 K-Drama Underrated Tahun 2021, yang Gak Kalah Keren dan Sayang Untuk Dilewatkan!
“Saya melihat kekhawatiran kalangan akademisi di sana bahwa dalam merancang IKN di Kalimantan Timur itu ada problem krisis ekologi dan kritik regulasi,” katanya.
Rozi menilai, orientasi memindahkan ibu kota itu terlalu elitisme, lantaran pendekatan yang digunakan perspektif pusat melihat daerah.
Oleh karena itu, hal ini ni terlalu berat kecenderungannya kepada presiden dan menteri, sebab memang tidak ada survei pendapat nasional dan lokal mengenai pemindahan IKN.
Rozi kemudian mengambil istilah dari teman Fakultas Hukum, UU IKN itu sebenarnya mengulang pola-pola kegagalan kebijakan di Orde Baru (Orba).
Baca Juga: Survei Capres 2024 Klaster TNI: Gatot Nurmantyo Ungguli Andika Perkasa dan Tito Karnavian
"Ada istilah dari teman Fakultas Hukum, UU IKN ini sebenarnya mengulang pola-pola kegagalan kebijakan di Orde Baru,” jelasnya.
Padahal, lanjutnya, Indonesia hendak masuk ke Orde Reformasi, yang seharusnya dapat belajar dari gagalnya kebijakan di masa Orba.
“Padahal kita mau masuk Orde Reformasi. Kita harus belajar dari kegagalan kebijakan di masa Orde Baru,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur meski pandemi Covid-19 masih terjadi.
Baca Juga: Strawberry Bikin Gigi Sehat dan Nafas Lebih Segar, Mitos atau Fakta?
Pemindahan ibu kota tersebut diperkirakan membutuhkan dana mencapai ratusan triliun.
Jumlah uang yang tidak sedikit itu membuat pemerintah mulai menghitung aset negara yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pemindahan.
Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan menyampaikan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu tengah mengkaji terkait pemanfaatan aset negara di kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta.
Baca Juga: Fuji dan Thariq Halilintar Makan Bareng, Warganet: Gua Napa Baper Banget
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyesuaikan pemanfaatan aset dengan tata ruang di Jakarta. ***
