Network
GALAJABAR - Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Namun, kesepakatan tersebut menuai sejumlah kritikan dari berbagai tokoh di Tanah Air.
Bahkan, proyek IKN baru ini dikhawatirkan akan mangkrak alias terbengkalai.
Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu alias MSD juga memperkirakan proyek IKN baru akan mangkrak seperti proyek besar lainnya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, proyek IKN yang bernama Nusantara ini tidak diawali dengan studi kelayakan.
Baca Juga: Kasus Omicron Terus Bertambah, Kemenkes: Masyarakat Harus Bersiap Hadapi Gelombang Tiga Omicron
“Perkiraan saya, proyek IKN akan mangkrak spt proyek2 lainnya yg tdk diawali dg study kelayakan,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @msaid_didu pada Rabu, 19 Januari 2022 malam.
Pernyataan tersebut juga merupakan bentuk persetujuan MSD pada pernyataan peneliti Indef, Nailul Huda yang mengingatkan bahwa IKN berpotensi mangkrak dan menjadi museum pembangunan terbengkalai paling besar di Tanah Air.
Hal itu terjadi jika APBN tidak mampu dan investor tidak tertarik dengan pembiayaan IKN.
Lebih jauh, MSD yakin prediksi nya akan tepat seperti prediksi lainnya, seperti soal mobil ESEMKA.
“Silakan publik mencatat mention saya ini. 2012 saya mention bhw mbl esemka adlh bohong,” ungkapnya.
Baca Juga: Mohammed Rashid Pencetak Gol Terbanyak Persib, Gol Tercepatnya Saat Persib Kalahkan Persela 3-1
“Pada 2016 saya mention bhw KA cepat tdk laik dan tdk layak serta jalan tol akan rugi,” tandasnya.
Sementara itu, ekonom senior, Rizal Ramli juga turut menanggapi pemindahan IKN ini.
RR meminta penjelasan Jokowi terkait pemindahan tersebut. Hal yang dimaksud RR adalah, Jokowi harus bisa menjelaskan secara gamblang siapa yang akan menjadi penduduk di IKN baru nantinya.
“Saya mohon maaf, Pakde Jokowi tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota baru,” ujarnya melalui kanal Youtube Fadli Zon Official dilansir Galajabar Selasa, 18 Januari 2022.
RR memaparkan, secara hitung-hitungan ekonomi, akan sulit memindahkan apa yang sudah ada di DKI Jakarta. Bahkan, untuk kalangan bisnis properti besar sekalipun.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Gus Dur ini, pengusaha properti akan lebih meraup keuntungan dengan mengelola modal untuk membangun kota-kota baru di Jawa dari pada harus membangun di wilayah IKN.
“Kalau perusahaan real estate besar tidak akan mau main real estate di Kalimantan Timur kecuali dipaksa, karena mereka lebih diuntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru di Pulau Jawa,” jelasnya. ***
