GALAJABAR - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sri Dustirawati mengatakan pihaknya sudah melakukan kroscek terkait dugaan adanya penyimpangan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kecamatan Cipongkor.
"Begitu mendapat kabar dugaan adanya penyimpangan program BPNT, kami langsung berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cipongkor dan BNI. Ternyata, apa yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan," kata Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati di Ngamprah, Senin 9 Agustus 2021.
Berdasarkan laporan petugas TKSK Cipongkor, harga jual beras premiun yang dijual agen tak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp12.500 per kilogram.
Baca Juga: 6 Pesepakbola dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Nomor 4 Dinilai Tidak Layak Dapat Gaji Tinggi
Sementara HET beras premium Rp12.800 per kilogram. Begitupun untuk telur ayam dijual Rp26.500 per 14 butir bukan Rp29.000 per kilogram
"Saya mengingatkan kepada agen penyalur BPNT agar komoditas yang dijualnya terjaga kualitas dan kuantitasnya, serta harganya sesuai ketentuan," tandasnya
Di tempat yang sama, TKSK Kecamatan Cipongkor Ruslan Effendy membenarkan hasil pengecekan kelapangan harga jual maupun kualitas sudah sesuai ketentuan.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Masuk Mal hingga Pasar
"Jenis beras yang dijual agen tersebut sesuai ketentuan, yakni beras premiun dan harga jual ke KPM di bawah HET. Untuk telur tidak ada HET, karena memang harganya cepat berfluktuatif. Disesuaikan dengan harga yang berlaku saat itu," ujar Ruslan.
Ia pun menyebutkan, pihaknya selaku petugas pendamping belum menerima keluhan dari KPM seperti yang ramai di media
"Biasanya kalau ada apa-apa, KPM selalu melaporkan baik secara tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan permasalahan BPNT . Selama ini laporan yang masuk lebih pada saldo yang masih kosong ataupun diblokir," jelasnya.
Baca Juga: Yuk, Semarakkan Tahun Baru Islam dengan 15 Ucapan Ini, Penuh Makna dan Doa 1 Muharram Lho!
Ia mengungkapkan, di Kecamatan Cipongkor terdapat 29 agen yang menjadi penyalur program BPNT yang tersebar di 14 desa.
Sementara di KBB terdapat 340 agen yang melayani sekitar 85 ribu lebih KPM. Sebelum ada perluasan, total KPM sekitar 83 ribu.
Masing-masing KPM menerima Rp200 ribu. Uang tersebut digunakan untuk membeli telor ayam, daging ayam, buah-buahan, serta sayuran.
"Bagi KPM yang merasa harga di agen yang biasa menjadi tempat membeli komoditas tersebut dirasa mahal, bisa pindah ke agen lain," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Tim Sapu Bersih Pungut Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya pemalsuan kualitas beras di sejumlah keagenan di Kecamatan Cipongkor, KBB, terkait program BNPT.
Diduga CV TKJ (keagenan beras) hanya menjual karungnya saja yang sudah memiliki izin kemas dan izin edar dari Kementerian Pertanian namun berasnya bukan beras premium sebagaimana tercantum di karung tapi memakai beras lokal.***