GALAJABAR - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung berada di angka 2,4% atau sekitar 93 ribu jiwa.
Hal tersebut menjadikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah program prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
Guna mengentaskan miskin ekstrem, Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan seluruh perangkat daerah (PD) untuk melaksanakan kolaborasi konvergen bersama stakeholder lainnya.
Baca Juga: PDIP Beberkan 3 Kelebihan Jokowi yang Tak Dipunyai SBY, Demokrat Bereaksi hingga Bawa-bawa JK
"Kami memiliki strategi khusus berupa integrasi program. Di mana kemiskinan ini nantinya menjadi payung. Jadi semua program yang ada di perangkat daerah dan instansi lainnya harus merujuk kepada objek yang sama. Ini yang disebut kolaborasi konvergen,” terang bupati di sela acara Rapat Koordinasi Lanjutan terkait Tindak Lanjut Rakornas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Sutan Raja Hotel, Soreang, Rabu 27 Oktober 2021.
“Miskin ekstrem itu ada di mana-mana. Ada spot-spot atau daerah yang penduduknya padat. Karena jumlah penduduknya besar, Kabupaten Bandung jadi prioritas penanganan dari kementerian,” ungkap bupati didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi.
Dengan bantuan dari Kemendes PDTT, Dadang berharap target penanganan miskin ekstrem di Kabupaten Bandung dapat selesai pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Cegah Gangguan Telinga dan Pendengaran, FK Unjani Gelar Kegiatan Pengmas
“Sebagai tindak lanjut dari amanat rakornas kemarin, kami akan mapping atau melaksanakan penajaman database. Dengan begitu akan terlihat dimana saja lokasinya, masuk kategori apa dan seperti apa penanganannya,” jelas orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu.
Pada kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Kang DS itu juga meminta insan media, untuk ikut menginformasikan seluruh program yang dimiliki pemerintah daerah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan.
“Hal ini harus terus diinformasikan kepada masyarakat melalui media. Dengan digitalisasi seperti saat ini, tentunya akan memudahkan kami untuk melakukan pengendalian dan monitoring. Sehingga kebijakan yang diambilpun akan lebih cepat dan tepat,” tandasnya.***