Network
GALAJABAR - Pengurangan pajak terutang atau diskon yang diberlakukan pada wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung Barat berjalan efektif.
Terbukti pendapatan PBB sampai akhir November sudah mencapai Rp 83 miliar, melebihi target setelah diberlakukan recofusing Rp 77 miliar.
"Pengurangan pajak terutang merupakan kebijakan relaksasi atau stimulus pembayaran PBB. Besaran diskon pajak terutang sebesar 35 persen untuk objek pajak kompleks perumahan," kata Kepala Bidang (Kabid) Pajak II (PBB dan BPHTB) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat Rega Wiguna di Ngamprah, Selasa 24 November 2020.
Baca Juga: Lewis Hamilton Akan Menerima Gelar Kebangsawanan dari Ratu Elizabeth II
Pengurangan pembayaran PBB juga diberlakukan bagi objek pajak di jalan protokol sebesar 40 persen, selain itu diskon 10 persen di luar kategori tersebut.
"Stimulus pengurangan pembayaran pajak sebagai bentuk empati pemerintah daerah kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19," ujar Rega.
Selain pengurangan pembayaran, lanjutnya, Pemkab Bandung Barat juga mengambil kebijakan memperpanjang atau menunda jatuh tempo pembayaran. Awalnya sampai 30 September 2020 diperpanjNbang menjadi 30 November.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Ruang Isolasi di Cimahi Hampir Penuh
"Perpanjangan ini bertujuan memberikan ruang waktu kepada wajib pajak untuk membayar PBB. Jika lewat 30 November akan kita terapkan denda 2 persen per bulan," jelasnya.
Diakuinya, pandemi Covid-19 berdampak pada pembayaran PBB. Terutama penurunan pendapatan dari wajib pajak yang tinggal di wilayah perkotaan, sementara di pelosok pedesaan relatif tidak terpengaruh.
