Network
GALAJABAR - Jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tercatat sebanyak 31.640 atau 5,11 persen dari total penduduk yang mencapai 555.966 jiwa. Jumlah tersebut kemungkinan akan kembali bertambah seiring dengan adanya pandemi Covid-19.
Hal itu dikatakan Plt. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cimahi yang dilakukan secara virtual di Ruang Rapat Wali Kota Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Senin, 28 Desember 2020.
Menurut Ngatiyana, persentase kemiskinan ini sedikit lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca Juga: Nevi Hendri Terpilih Menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Barat
"Dan tidak menutup kemungkinan akan meningkat lagi seiring dengan adanya wabah Covid-19," katanya.
Menurut Ngatiyana, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk daya beli masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi telah melakukan efisiensi, realokasi, refocusing, dan pergeseran anggaran pada APBD tahun 2020.
"Selain itu, kita juga secara serius memberikan stimulus paket-paket ekonomi untuk masyarakat. Hal ini dilakukan guna membantu perekonomian masyarakat, terutama warga yang terdampak Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung," bebernya.
Baca Juga: Komnas HAM : Konstruksi Rekaman CCTV Penembakan Laskar FPI Masih Kasar
Sementara itu, salah satu indikator kinerja daerah adalah tren indeks pembangunan manusia (IPM), terdiri dari umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita per tahun dengan capaian sebesar 78,11, di atas rata-rata tingkat Jawa Barat.
"Efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan," ujarnya.
Untuk itu, sambung Ngatiyana, Pemkot Cimahi telah membentuk TKPK melalui keputusan wali kota nomor 400/kep.1072-bappeda/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cimahi. Keputusan wali kota ini merupakan tindak lanjut peraturan diatasnya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Malam Nahas di Kilometer 50, Tim dari Komnas HAM Periksa Saksi Penting FPI
"Diperlukan kerja keras bagi kita semua, terutama TKPK untuk mengoordinasikan dan mengendalikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan sampai kepada sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen dan analisis penanggulangan kemiskinan yang dihasilkan TKPK harus menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan daerah," beber Ngatiyana
Selain itu, TKPKD Kota Cimahi juga mempunyai tugas bagaimana memastikan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, peran TKPK untuk mengadvokasi perangkat daerah sangatlah diperlukan.
Tugas yang tak kalah penting dari TKPK adalah memastikan program penanggulangan kemiskinan Kota Cimahi dapat diselesaikan sebagai kebijakan strategis pemerintah daerah.
Baca Juga: Seke Genjer, Mata Air Tersisa yang Kini Jadi Ruang Publik, 93 Lainnya kini Sudah Tak Berair
"Karena kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi dan mendesak untuk ditanggulangi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan berupa kebijakan program harus dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, sehingga dapat efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Pemkot Cimahi telah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah melalui RPJMD tahun 2017 - 2022 yang saat ini sedang dalam proses revisi perubahan.
Visi Kota Cimahi pada RPJMD tersebut adalah mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis, dan Berbudaya.
Baca Juga: Pemkab Bandung Barat Tetapkan Tanggap Darurat untuk Lokasi Bencana Lebak Cihideung
Lebih jauh dikatakannya, program prioritas Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD tentunya telah memasukan penanggulangan kemiskinan, dikaitkan tujuan sustainable development goals, dan penyelarasan dengan 21 program prioritas wali kota.
"Indikator dari tujuan ini tentunya tersebar di hampir seluruh perangkat daerah, sehingga setiap perangkat daerah mempunyai andil dalam pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan," katanya.
Isu penanggulangan kemiskinan pada dokumen RPJMD, terdapat pada misi ketiga yaitu memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi, dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Tes Antigen Diberlakukan, 52 Calon Penumpang KA di Cirebon Dinyatakan Positif Covid-19
Ada dua indikator sasaran, yaitu persentase jumlah penduduk miskin yang pada akhir periode RPJMD ditetapkan sebesar 5,02 persen, dan indikator tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,88 persen.
"Tingkat pengangguran terbuka Kota Cimahi merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Barat, sehingga harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Namun misi yang lain juga tentu saja berperan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan, yaitu misi pertama terkait peningkatan kualitas kesehatan, dan pendidikan. Serta misi kelima terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial," terang Ngatiyana. (Penulis: Laksmi Sri Sundari)**
