Network
GALAJABAR - Camat Ibun Adjat Sudradjat menduga masih tingginya penyebaran virus corona di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung disebabkan oleh lima faktor.
"Pertama, adanya klaster baru yang disebabkan kunjungan para tamu ke salah satu perusahaan di Kamojang. Hampir setiap harinya banyak tamu yang datang dari berbagai kota. Pastinya tidak diketahui apakah tamu tersebut sehat atau tidak," kata Adjat kepada wartawan di Ibun, Kamis 11 Februari 2021.
Menurutnya, dengan adanya kunjungan itu, pihaknya tidak mengetahui pasti, tamu yang datang tersebut siapa dan orang mana.
"Di lingkungan tersebut saya menilai, sebagai salah satu pembawa klaster baru," kata Adjat.
Ia mengatakan, yang kedua adalah penyebaran dari pondok pesantren, ketiga penyebaran dari pasar desa juga pasar mingguan.
"Keempat dari Pegawai Sosial Masyarakat (PSM), yakni petugas yang hilir mudik ke puskesmas maupun rumah sakit," katanya.
Baca Juga: Keutaamaan Puasa Sunnah Rajab Berdasarkan Hadist, Dibukakan Pintu Surga Hingga Dikabulkan Hajat
Terakhir, imbuh Adjat, penyebaran dari pabrik atau perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan.
"Sampai hari kemarin, pada Selasa 9 Februari 2021, sebanyak 18 orang diduga terpapar Covid-19. Hari ini belasan warga tersebut sedang dalam tahap pemulihan," tuturnya.
Diharapkan warga yang terpapar tersebut kembali sehat dan tidak menularkan ke masyarakat lainnya.
Baca Juga: Narkotika Senilai Rp36 Miliar Dimusnahkan
Adjat mengatakan, terkait jumlah angka yang terpapar Covid-19, data yang diterima dari puskesmas dengan data yang ada di Kabupaten Bandung, dinilainya simpang siur.
"Salah satu contoh, beberapa waktu lalu data di Ibun, pernah mencapai ratusan yang diduga terpapar wabah Covid-19. Namun kenyataan di lapangan, informasinya cuma satu. Angka ini tidak berubah selama beberapa minggu," ujarnya.
Pihaknya menilai data yang ditampilkan oleh Satgas melalui dinas terkait kurang sinkron. Dirinya menilai juga, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara dinas terkait yang menaungi data wabah corona ini.
"Salah satu persoalan sebetulnya itu masalah pendataan tentang dampak dari Covid-19 itu kadang-kadang kacau. Terus terang saja lah, sangat kacau, bukan kacau lagi. Jadi pake 'sangat' kacaunya," keluhnya.
Dilain pihak, imbuh Adjat, desa juga memiliki data yang akurat. Sementara puskesmas juga punya data. Di lain pihak, perekrutan data di kecamatan. Ternyata yang keluar di Kabupaten Bandung, itu bukan data itu.
"Saya berharap, mungkin menjelang lengser jabatan, Pak Wakil Bupati Bandung memberikan suatu alternatif khusus ke Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan tentang pendataan yang sebenarnya," katanya.
Baca Juga: Libur Imlek, Pemkab Bogor Perketat PPKM
Dikatakannya, terkait data juga di dalam kesehatan, munculkan data yang sebenarnya. Jangan data yang semu, baik di Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan.
Pihaknya menilai ada miskomunikasi antara kedua dinas tersebut.
"Saya mohon ke Pak Wakil ada masukan kepada Dinas Sosial, karena selama ini rasanya kurang koordinasi antara pihak kecamatan dengan pihak Dinas Sosial," katanya.
Persoalan yang terjadi, kata Camat, dikarenakan ini berkaitan dengan bantuan yang diterima. Kalau data simpang siur, apa lagi tidak tercantum.
"Yang tidak tercantum, dapat bantuan. Yang betul-betul sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tidak mendapat bantuan. Itu realita di lapangan," tuturnya.
Kalau masalah penanganan Covid-19, pihakya sangat percaya ke UPTD Puskesmas dan stafnya yang mana sangat responsif.
"Kami ini di kecamatan, dikategorikan bahwa kami sebagai Satgas Covid-19, baik Kapolsek maupun Danramil itu di luar protokol kesehatan. Kalau ada masalah di luar protokol kesehatan, kami yang bertanggungjawab," ujarnya.
"Kalau penanganan masalah penyakit sesuai dengan protokol kesehatan, UPTD Puskesmas Ibun itu sangat cukup. Betul-betul saya juga apresiasi ke para tenaga kesehatan yang bekerja semangat tanpa lelah," tukasnya.***
