Network
GALAJABAR- Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen menuduh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pengkudeta yang sesungguhnya Partai Demokrat.
Sebelumnya SBY pernah mengatakan, bahwa Partai Demokrat sedang mengalami ujian sejarah. Kudeta dilakukan oleh pihak luar yang bersekongkol dengan kader bermasalah.
Adapun kader yang bermasalah menurut SBY salah satu di antaranya adalah Marzuki Ali, yang telah dipecat secara tidak hormat.
Baca Juga: Kabar Duka : Rina Gunawan Meninggal Dunia
Di sisi lain, Jhoni Allen berkata lain. Menurutnya, SBY lah pengkudeta Partai Demokrat yang sesungguhnya.
Hal tersebut disampaikan Jhoni dalam sebuah video yang dibagikan ke wartawan oleh koleganya, Darmizal pada Senin, 1 Maret 2021.
Adapun faktor-faktor yang mendukung pernyataan Jhoni Allen, yang mengatakan bahwa SBY merupakan pengkudeta sebenarnya, adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Pengembangan BRT Dinilai Langkah Tepat Kurangi Kemacetan
1. SBY mengambil alih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum.
Pada saat Anas Urbaningrum terseret kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, pada saat itulah SBY melakukan kudeta.
SBY yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Presiden Republik Indonesia, melakukan kudeta dengan cara membentuk presidium.
"Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," kata Jhoni Allen.
Baca Juga: DPC PKB Kabupaten Bandung Gelar Muscab, Siapakah Sosok Pengganti Kang Cucun? Nama Dadang Supriatna Disebut
2. Jhoni Allen diperintahkan SBY supaya tidak membujuk Marzuki Alie maju sebagai calon ketua umum partai.
Menurut penuturan Jhoni Allen, dirinya pernah dimintai SBY untuk satu hal itu. Padahal Marzuki sebelumnya meraih suara terbanyak kedua setelah Anas Urbaningrum.
Pada saat itu juga Marzuki Ali merupakan kader demokrat yang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga: Bupati Sumedang Sanjung Manfaat Luar Biasa TMMD
3. SBY merekayasa kongres 2015 di Surabaya.
Kongres 2015 yang diselenggarakan di Surabaya merupakan kongres yang direkayasa oleh SBY, guna dirinya bisa mencalonkan diri secara tunggal.***
"Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air," kata Jhoni Allen.
Baca Juga: Museum Gua Pawon Tak Terurus, Kadisparbud Bandung Barat Sebut Perlu Segera Dilakukan Penataan Administrasi
4. Pembuatan peraturan organisasi yang mengamputasi hak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Hal tersebut dilakukan SBY dengan cara mengambil iuran anggota fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk disetorkan sebagain ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selain itu tidak ada pertanggungjawaban terhadap penunjukan kepala daerah.
5. SBY Merekayasa kongres V di Jakarta pada 2020.
Dalam kongres tersebut tidak pernah membahas mengenai syarat pemilihan ketua umum.
Selain itu, pada kongres tersebut SBY tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai ketua umum periode 2015-2020.
Baca Juga: Menjadi Tonggak Sejarah, Pemkab Bandung Kembangkan Sistem Transportasi Angkutan Massal
6. SBY telah bekerja sama dengan para ketua DPD Demokrat seluruh Indonesia, untuk memenangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai.
Semua peserta kongres yang tidak memiliki hak suara, pada saat itu diusir oleh SBY. Padahal semua peserta kongres seharusnya memiliki hak suara.
Informasi tersebut sesuai dengan yang galajabar lansir dari tagar.id pada Selasa, 2 Maret 2021.***
