Network
GALAJABAR - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam pengelolaan dana desa (DD), meskipun sempat terhambat karena kekosongan kepala daerah.
“Setelah kami analisa, kekosongan jabatan kepala daerah menjadi hambatan. Namun setelah ada bupati, sudah ada pergerakan yang signifikan. Secara sistematik untuk pengelolaan DD di Kabupaten Bandung sudah baik. Kami sangat berharap Kabupaten Bandung dapat speed up lagi,” ungkap Kepala Badan (Kaban) Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Suprapedi di sela-sela Kunjungan Kerjanya di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Soreang, Kamis 20 Mei 2021.
Pihaknya juga mendorong Pemkab Bandung untuk membangkitkan ekonomi desa, salah satunya dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca Juga: Usai Beri Respon Bela Palestina di PBB, Indonesia dan China Cs Masuk Daftar ‘Memalukan’
“Yang krusial itu di masa pandemi seperti saat ini. Untuk membangkitkan perekonomian desa, Negara menyiapkan uang dan harus ter-deliver dengan cepat. Kalau kita perhatikan DD dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di desa sangat banyak. Dengan memberdayakan BUMDes, diharapkan dapat mengendalikan serta menumbuhkan perekonomian desa,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Bandung Asep Sukmana menjelaskan, hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan DD sebesar Rp. 31,612 miliar.
“122 berkas sedang di proses di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Insya Allah dalam waktu dekat bisa dicairkan, dengan nominal sekitar Rp. 30 miliar,” ungkap Pj Sekda didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan.
Baca Juga: Teknokogi Semakin Pesat, Wabup Sahrul : Pemuda Jangan Jadi Generasi Rebahan
Sementara terkait pemberdayaan BUMDes, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar untuk memberikan pelatihan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDes.
“Alhamdulillah 270 desa di Kabupaten Bandung sudah memiliki BUMDes. Sementara untuk meningkatkan kualitas pengelola, kami akan melaksanakan sejumlah pelatihan. Agar BUMDesnya bisa berjalan lebih baik dalam pengelola keuangan. Seperti di Desa Wanisagara, BUMDes Niagara omsetnya sudah mencapai Rp. 30 miliar,” pungkas Asep Sukmana.***
