Network
GALAJABAR - Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak Maret 2020 berdampak sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Rumah Jabatannya, Soreang, Rabu 28 Juli 2021.
“Selain disrupsi teknologi dan bonus demografi, pandemi covid-19 juga merupakan isu strategis yang harus mendapat pertimbangan prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung,” terang Bupati Dadang.
Baca Juga: Faldo Maldini Dari Ketua BEM UI hingga Jadi Stafus Menteri, Kerap Kali Kritik Anies Baswedan
Bupati menjelaskan, hingga saat ini pembangunan Kabupaten Bandung masih berfokus pada fase pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya inklusivitas dan inovasi menjadi aspek penting dalam tatanan pembangunan ekonomi pada masa pandemi covid-19.
“Pandemi ini memberikan tantangan yang berat bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kita. Terlebih lagi, dampaknya dirasakan secara tidak merata, yakni dengan adanya sektor dan kalangan masyarakat yang lebih rentan terhadap disrupsi pandemi covid-19,” terang Kang DS panggilan akrab bupati.
Dalam rangka penanganan pandemi covid-19, pihaknya pun telah membuat sejumlah kebijakan. Seperti reformasi sistem kesehatan daerah, mengembangkan jaring pengaman sosial, penegakan hukum protokol kesehatan di setiap jenjang aktivitas masyarakat, peningkatan surveilans dan peningkatan cakupan vaksinasi covid-19 di masyarakat Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Kasus Kematian Masih Tinggi, Pemkot Cimahi Siapkan Lahan Pemakaman Baru Khusus Jenazah Covid-19
Di samping itu, Dadang menjelaskan, RPJMD 2021 – 2026 merupakan RPJMD lima tahun terakhir pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung tahun 2005 – 2025.
Sehingga, RPJMD penuntas tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung.
