Network
GALAJABAR - Proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berlokasi di Kecamatan Ngamprah dipastikan tidak akan selesai tepat waktu. Kesulitan anggaran membuat mega proyek tersebut mangkrak.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengatakan, berdasarkan kontrak pembangunan gedung DPRD tersebut harus selesai di tahun 2021. Namun melihat kondisi saat ini dan keterbatasan anggaran penyelesaian yang ada, pihaknya pesimistis target tersebut tercapai.
"Pembangunan gedung DPRD itu membutuhkan biaya Rp142 miliar. Jika beres, maka kegiatan rapat pembahasan perda atau paripurna yang selama ini kerap dilakukan di hotel, bisa dihapuskan sehingga menghemat anggaran," kata Iwan, Kamis 26 Agustus 2021.
Baca Juga: Heboh KPK Buka 'Loker Penyuluh Antikorupsi' bagi Para Koruptor, Begini Penjelasan KPK
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin disalahkan jika gedung tersebut terbengkalai dan mangkrak akibat pembangunannya tidak selesai.
Iwan pun mengapresiasi langkah Pemkab Bandung Barat yang meminta support ke Pemprov Jabar untuk penyelesaian gedung DPRD KBB.
Melihat komunikasi yang inten antara Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan dan Gubernur Ridwan Kamil, pihaknya berharap ada perhatian khusus dari Pemprov Jabar ke KBB.
Ia pernah mendengar informasi, ada MoU pembangunan gedung DPRD KBB yang pendanaannya oleh pemprov 70% dan KBB 30%.
"Informasinya ada MoU itu, tapi saya tidak menerima dan membaca surat tersebut. Jadi kalau bicara pahitnya, pemprov tidak membantu ya ngandelin APBD. Yang penting gedung itu bisa dipakai sementara, sehingga nanti ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan," kata Iwan.
