Network
GALAJABAR - Baru-baru ini, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yakin pemerintah dapat membayar tunggakan utang asal warga bayar pajak.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa tunggakan yang diambil pemerintah untuk menutupi defisit fiskal lantaran berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi Covid-19.
“Meskipun kita menghadapi dan penerimaan negara merosot, oleh karena itu kita harus mengalami defisit dan beruang, namun kita yakin bisa membayar pajak apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Pajak Bertutur 2021, Tabu, 25 Agustus 2021.
Baca Juga: Perusahaan Teknologi Raksasa di AS Dukung Perencanaan Pertahanan Keamanan Siber
Menanggapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani, politisi Partai Demokrta, Cipta Panca lantas buka suara mengenai hal tersebut.
Melalui akun Twitter pribadinya @panca66, politisi Partai Demokrat tersebut membeberkan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat selama pandemi Covid-19, salah satunya ialah masyarakat kesulitan untuk mencari makan.
Oleh karena itu, Cipta Panca menilai bahwa boro-boro memikirkan membayar pajak, apalagi pajak tersebut untuk melunasi utang pemerintah.
“Warga untuk makan aja lagi pada susah, boro-boro mikirin bayar pajak untuk bayar utang pemerintah,” kata Cipta Panca dilansir Galajabar dari akun Twitter @panca66 pada Kamias, 26 Agustus 2021.
Baca Juga: Hasil Pendataan, Selama Pandemi Covid-19 Ada 946 Anak Kehilangan Orangtuanya
Lebih juah, Cipta Panca menyebutkan bahwa sejumlah masalah lain yang dihadapi masyarakat.
Dalam unggahannya, politisi Partai Demokrat tersebut mengklaim bahwa ada masyarakat yang kena marah karena protes soal utang Indonesia.
“Udah gitu sebagian dikemplang lagi kayak dilakukan oleh pejabat pajak Angin Prayitno,” ucap Cipta Panca.
“Belum lagi buzzeRp pemerintah suka maki-maki warga yang protes soal utang. Mamam tuh,” tambahnya.
Baca Juga: Perjalanan Karier Arbani Yasiz, Pasangan Adisthy Zara di Live With My Ketos
Perlu diketahui, per uni 2021 lalu, utang pemerintah pusat mencapai Rp6.554,56 triliun. Sedangkan, rasio utang terhadap PDB mencapai 41,35 persen. Angka itu naik dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 32,67 persen.
Nilai utang juga bertambah dibandingkan Mei 2021 yakni Rp6.418,15 triliun, atau setara 40,49 persen dari PDB.
Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan sepanjang 2020 lalu penerimaan pajak mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi.
Baca Juga: Meningkatnya Kesadaran dalam Menerapkan Prokes Membuat Kasus Covid-19 di Kota Cimahi Menurun
Catatan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak sepanjang 2020 cuma Rp1.070 triliun.
Jumlahnya anjlok 19,7 persen dibandingkan dengan realisasi 2019 yang sebesar Rp1.332,7 triliun.
Di tengah penurunan pajak tersebut, pemerintah pun tetap memberikan keringanan untuk masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Terkait Kondisi Afghanistan, China dan Rusia Sepakat Akan Membantu
Bentuk keringanan pajak itu seperti PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti perumahan, PPnBM pembelian mobil ditanggung pemerintah dan lainnya.***
