Prevalensi Stunting Turun, Plt Bupati Bandung Barat Khawatir Kembali Naik Akibat Pandemi Covid-19

- 7 September 2021, 20:57 WIB
Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan pada acara Rembuk Stunting di Parongpong, Selasa 7 September 2021.
Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan pada acara Rembuk Stunting di Parongpong, Selasa 7 September 2021. /Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda KBB/

GALAJABAR - Angka prevalensi stunting di Kabupaten Bandung Barat (KBB) setiap terus mengalami penurunan dari asalnya 14 persen turun menjadi 11 persen.

Namun pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun, memunculkan kekhawatiran dari Plt. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan akan memicu naiknya kembali angka stunting.

"Pandemi ini berpengaruh besar pada perekonomian masyarakat. Dan persoalan stunting ini ada kaitannya juga dengan persoalan ekonomi, jika keluarga terpuruk daya beli menurun. Pemenuhan gizi jadi tidak tercukupi, inilah yang menjadikan rentan stunting," kata Hengki Kurniawan usai menghadiri acara Rembuk Stunting di Parongpong, Selasa 7 September 2021.

Baca Juga: KPK Ogah Blak-blakan Soal Keberadaan Harun Masiku, Mardani Ali Sera Minta Publik Ikut Cari Tahu

Menurutnya, untuk mencegah kasus stunting harus ada intervensi dan monitoring dari pemerintah.

"Saya berharap rembuk stunting ini harus menghasilkan rumusan yang bisa menekan terus angka stunting. Sama seperti penanganan Covid-19, komitmen kami serius mengentaskan persoalan ini," tandasnya

Meski dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, Hengki ingin agar persentasenya bisa terus turun sebagai bekal menyiapkan generasi muda mendatang yang terbebas dari stunting.

Baca Juga: Jokowi Minta Rakyat Sadar Soal Covid-19, Tokoh Papua: Makanya Jangan Bikin Kerumunan Sana Sini

Kasus stunting ditemukan di 20 desa dan telah menjadi lokus untuk mendapat bantuan serta supporting gizi dan ketahanan pangannya

"Saya berkeinginan penanganan stunting ke depan bisa seperti penanganan Covid-19 yang setiap pekannya ada rapat koordinasi dengan provinsi dan kementerian. Kemudian ada data yang diupdate dari mulai tingkat RT hingga kabupaten sehingga bisa terpantau. Itu nantinya akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat," harapnya

Halaman:

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x