Network
GALAJABAR - Sedikitnya 10 orang pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sejumlah titik Kota Cimahi, ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cimahi, Senin 13 September 2021.
Mereka terpaksa ditertibkan karena berjualan di atas trotoar, yang harusnya diperuntukan bagi pejalan kaki.
Berdasarkan pantauan, petugas Satpol PP melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Amir Mahmud hingga perbatasan Kota Bandung, lalu menuju Jalan Mahar Martanegara, Jalan Baros, dan Jalan Sudirman.
Baca Juga: Ali Syarief Pertanyakan Jokowi Soal Kenaikan Harta Pejabat yang Kontras dengan Nasib Rakyat
Meskipun sudah ada tanda larangan berjualan di sepanjang jalan tersebut, namun PKL yang sebagian besar menggunakan gerobak dan mobil bak terbuka itu tetap nekad berjualan.
Mereka selanjutnya didata, dan langsung dibawa petugas Satpol PP untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pendopo DPRD Kota Cimahi Jalan Djulaeha Karmita.
Semua PKL mengikuti perintah tersebut tanpa perlawanan, dan meninggalkan dagangannya yang dititipkan ke warga sekitar.
Penertiban ini dilakukan karena mereka sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2010 tentang K3 (Ketertiban, kebersihan, dan keamanan).
Selain PKL, petugas Satpol PP juga menertibkan seorang pengamen yang melanggar ketertiban umum. Sama seperti PKL, pengamen tersebut juga dibawa untuk menjalani sidamg Tipiring.
Sidang Tipiring tidak hanya diikuti para PKL, ada pula pemilik gudang yang tidak memiliki perizinan kegiatan usaha dan kegiatan bangunan.
"Hari ini kita menggelar Sidang Tipiring dari sejumlah pelanggar Perda dan Perwal. Yang kita bawa ada 2 pelanggar gudang, 10 pelanggar PKL, dan 1 pengamen," ujar Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Muhammad Faisal ditemui usai Sidang Tipiring.
Baca Juga: 6 Artis Korea dengan Haters Paling Banyak, Ada yang Diancam Dibunuh hingga Dituding Illuminati
Dijelaskannya, untuk yang gudang, saat pihaknya melakukan klarifikasi, mereka tidak bisa menunjukkan dokumen perijinan.
"Tapi pas kita hadirkan diperisangan, yang bersangkutan bisa menunjukkan perijinan. Sementara yang 1 lagi tidak datang ke persidangan. Kita akan monitor terus, dan akan kita buat surat panggilan kembali untuk hadir di sidang berikutnya. Yang Pengamen agak terkendala saat proses pembayaran di ekseskusi jaksa," terangnya.
Dikatakan Faisal, saat menggelar operasi pengecekan perizinan kegiatan usaha dan kegiatan bangunan beberapa waktu lalu, pihaknya mendatangi 8 titik lokasi. Namun setelah di klarifikasi, banyak diantaranya yang sudah lengkap izinnya.
"Kalau yang ada izin, selesai. Kalau ngga ada, nanti kita buat undangan klarifikasi. Belum ranahnya buat sidang. Undangan klarifikasi, kan kadang-kadang dokumennya ngga disimpan di toko, nyimpennya di rumah. Nanti di panggil tanggal berapa, lalu dia bawa dulu dari rumah perijinanya. Kemarin ada sekitar 8 tempat yang kita datangi, mayoritas lengkap, 2 yang tidak dapat menunjukkan ijin, yang 1 dihadapan sidang bisa memperlihatkan, 1 lagi tidak datang ke persidangan," ungkapnya.
Ia mengaku akan terus melakukan kegiatan operasi pengecekan perizinan kegiatan usaha dan kegiatan bangunan, yang disinyalir masih ada yang belum memilikinya.
"Kita akan terus lanjutkan kegiatan ini untuk menyisir gudang-gudanf ataupun kegiatan usaha lain, selain gudang yang tidak memiliki izin. Sesuai dengan Perda 5 tahun 2017 tetang ketertiban umum, bangunan harus memiliki izin," ucapnya.
Menurut Faisal, sanksi yang diterapkan kepada pelanggar pada sidang Tipiring kali ini, berdasarkan putusan hakim berupa denda berkisar antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu.***
