Layanan MPP Kabupaten Bandung Dipuji Menpan RB Tjahjo Kumolo, Nyaman Menjadi Nilai Plus

- 9 Desember 2021, 18:24 WIB
Menpan RB  Tjahjo Kumolo pada acara Grand Launching MPP Kabupaten Bandung di Gedung Munara 99, Soreang, Rabu  8 Desember 2021.
Menpan RB Tjahjo Kumolo pada acara Grand Launching MPP Kabupaten Bandung di Gedung Munara 99, Soreang, Rabu 8 Desember 2021. /Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bandung/

GALAJABAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo, mengapresiasi atas beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung.

Selain kelengkapan pelayanan administrasi, ia juga memandang kenyamanan pengunjung menjadi salah satu nilai plus dari fasilitas publik yang ada di Munara 99 Soreang itu.

“Saya sudah meninjau ini cukup bagus ya. Lapang tempatnya, bersih, rapi, sehingga masyarakat kalau masuk ke sini ada rasa nyaman. Bisa membawa anak-anak karena menyediakan tempat bermain, perpustakaan, dan sebagainya,” ucap Menpan RB di sela acara Grand Launching MPP Kabupaten Bandung di Gedung Munara 99, Soreang, Rabu  8 Desember 2021.

Baca Juga: Pilar Kereta Cepat Jakarta Bandung Dibongkar, Komisi V DPR RI: Tidak Profesional dan Patut Dipertanyakan!

Bekerjasama dengan 27 instansi yang telah bergabung untuk memberikan berbagai layanan administrasi, dinilai Tjahjo Kumolo, akan mempercepat proses pelayanan.

Ia berharap, fasilitas yang ada bisa terus dijaga kebersihannya, ditingkatkan kualitasnya dan dikembangkan jenis pelayanannya.

Tjahjo pun meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, untuk mensosialisasikan keberadaan MPP Kabupaten Bandung ke daerah-daerah lainnya di Jabar.

Baca Juga: Atalia Praratya Akui Sempat Temui Para Santriwati Korban Pemerkosaan Sejak Juni 2021: Hati Teriris-iris

“Buat suatu langkah kebijakan, setidaknya daerah lain di Jabar bisa melakukan studi tiru ke sini, atau ke MPP yang ada di Bekasi, Karawang dan Sumedang. Tidak harus punya gedung baru, gedung lama yang bisa difungsikan juga tidak masalah. Yang penting satu atap terintegrasi, seluruh instansi yang terkait kepentingan masyarakat luas bisa melakukan pelayanan di situ,” beber Tjahjo.

Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan digantikan robot, ia menegaskan bahwa masyarakat ke depan harus diberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan melalui aplikasi digital. Karena dengan demikian, birokrasi akan terpangkas dan meminimalisir risiko munculnya praktik kolusi.

Halaman:

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x