Network
GALAJABAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi sedang menyiapkan Rencana Pembangunan Daerah Transisi 2023-2026, menyusul akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2022, seiring berakhirnya kepemimpinan Ajay M. Priatna - Ngatiyana.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Huzen Rachmadi diitemui usai Sosialisasi Dokumen Final Startegis Sanitasi Kota Cimahi di Aula Gedung B Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Kamis 16 Desember 2021.
"Sosialisasi dari dokumen final startegis sanitasi kota dimana disini keterlibatan dari beberapa dinas teknis, seperti untuk kesehatan lingkungannya oleh Dinas Kesehatan, infrastrukturnya oleh DPKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman). Sementara terkait dengan sanitasi, air limbah, persampahan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)," terangnya.
Kegiatan ini, menurut Huzen, menggabungkan fungsi dari peran pokja air minum dan penyehatan lingkungan, dan pokja perumahan kawasan permukiman menjadi pokja pengembanhan perumahan dan kawasan pemukiman.
"Jadi yang tadinya dua pokja menjadi satu pojka. Sehingga nanti disini harapannya semuanya nanti lebih implementatif di lapangan, ternasuk juga dari kewilayahan tadi kita ajak bersama. Diharapkan bisa impelementatif untuk tahun 2023 sampai 2026 nanti yang merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah transisi 2023-2026, nanti dimasukan kedalam dokumen," ungkapnya.
"Jadi nanti RPJMD itu kita sudah habis tahun 2022, karena RPJMD-nya habis, sedangkan kita tidak punya kepala daerah, sehingga kita mengisi dengan rencana pembangunn daerah transisi 2023-2026. Harapannya kita bisa memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat, dan kita juga memgejar tercapainya kota sehat," ujar Huzen menambahkan.
Baca Juga: Memanen Hujan, Solusi Bagi Warga Kampung Cileuweung Kota Cimahi yang Kesulitan Air Bersih
Dijelaskannya, upaya yang dilakukan Pemkot Cimahi dalam program kota sehat sudah cukup banyak, baik kesehatan, sosial maupun infrastruktur.
"Namun untuk tahun ini kita akan perkuat, pertama adalah penguatan data, jadi di Dinas Kesehatan bersama kewilayahan sedang mengupdate data. Datanya sih sudah ada, di update lagi sehingga nanti jelas datanya itu harus diintervensi seperti apa, kalau dia sifatnya perorangan berarti MCK individu, kalau dia kelompok kecil jadi MCK umum, tapii kalau besar nanti bentuknya septic tank komunal," tuturnya.
Menurut Huzen, perlu adanya intervensi termasuk pendanananya untuk menunjang program kota sehat.
"Nanti juga harus kita petakkan bagaimana pendanaan yang bisa di selesaikan oleh tingkat RT/RW. Kita juga kan ada ada anggaran PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat). Jadi PPM juga nanti kita akan dorong mudah-mudahan 50 persen sesuai arahan Pak Sekda tadi 50 persen bisa diarahkan untuk sanitasi untuk ke depannya, juga dari APBD, APBN, dan bisa juga dari BUMN dan lain sebagainya," tutur Huzen.
"Intinya kita harus punya data dulu yang akurat, yang mantap, sehingga kita nanti mengembangkan kelurahan-kelurahan yang sanitasinya baik," sambungnya.***
