Network
GALAJABAR - Kasus tabrak lari yang menewaskan Handi Harisapurta (18) dan Salsabila (18) sudah memasuki babak baru.
Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) TNI sudah memproses oknum perwira TNI Kolonel P beserta Kopral Dua DA dan Kopral Dua AS, yang diduga membuang jenazah Handi dan Salsabila ke sungai di daerah Jawa Tengah.
Saat ini kasus tabrak lari dan pembuangan jenazah itu sudah masuk tahap rekontruksi. Puspomad TNI menggelar rekonstruksi di dua tempat yaitu di lokasi tabrakan jalan Nagreg Kabupaten Bandung dan lokasi pembuangan mayat di sungai Tajum Banyumas, Senin 3 Desember 2022.
Baca Juga: 10 Manfaat Cuddling dengan Pasangan Agar Pasangan Makin Lengket dan Tambah Intim
Diketahui bersama, insiden tersebut sempat viral di media sosial Instagram. Ketiga oknum anggota TNI itu sebelumnya mengaku akan membawa korban ke rumah sakit.
Namun, ternyata ketiganya malah membuang dengan kondisi salah satu korban masih dalam keadaan hidup.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menyatakan, penegak hukum harus berani mengungkap motif para korban dilempar ke sungai.
"Dalam rekonstruksi semoga terungkap mengapa para tersangka menolak bantuan masyarakat untuk mengarahkan ke rumah atau yankes (Pelayanan Kesehatan)," terang Farhan dalam keterangan persnya, Selasa 4 Januari 2022.
Insiden yang memuat kejanggalan ini menjadi sorotan DPR. Bahkan, ujar Farhan, pihaknya mengagendakan memanghil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Dudung Abdurachman.
Baca Juga: Angka Positif Omicron Meningkat Setiap Hari, Luhut Klaim Indonesia Telaten Urus Pandemi Covid-19
Mantan presenter itu memastikan, agenda pemanggilan ini tidak hanya akan membahas terkait insiden Nagreg.
"Kita akan agendakan, tapi tidak akan rapat khusus membahas satu agenda itu. Tampaknya akan ada beberapa agenda penting, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit," lanjut Farhan.
Pria berkaca mata itu menilai, insiden tabrak lari hingga meninggal dunia bahkan berani membuang jenazah ke sungai yang melibatkan seorang kolonel jadi cambuk bagi institusi TNI untuk menciptakan iklim kepatuhan yang kuat dan jadi contoh baik di masyarakat.
"Bukan masalah aturan, tapi kita mengharapkan semua personel TNI bisa mematuhi aturan hukum yang sangat jelas menyangkut penghilangan nyawa seseorang. Jadi masalahnya adalah kepatuhan hukum," terang pria asal Bandung ini.
"Saya apresiasi keterbukaan Panglima TNI dan empati yang ditunjukkan KSAD kepada keluarga korban. Bahkan kita bisa ikuti dan kawal bersama kasus ini. Kita tunggu pengadilan militer yang memang harus terbuka karena pelanggaran hukum yang dilakukan adalah pidana umum, bukan pidana susila atau pelanggaran kode etika TNI," ungkapnya.**
