Network
GALAJABAR - Akhir-akhir ini hal yang berkaitan dengan kesundaan menjadi perbincangan publik. Diawai dengan pernyataan Anggota DPR RI, Arteria Dahlan yang meminta Kejagung untuk memecat kejati yang berbicara bahasa Sunda dalam rapat.
Belakangan juga ada elemen yang mengatasnamakan Sunda, yang mengeluarkan Makloemat Sunda 2022 diprakarsai oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan.
Elemen ini mengusulkan untuk menggabungkan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi Provinsi Sunda. Namun para sesepuh Sunda sepakat menolak berdirinya Provinsi Sunda.
Hal ini membuat para tokoh atau Inohong Sunda termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkumpul untuk merumuskan terkait hal ini. Mereka berkumpul pertemuan silaturahmi dengan tokoh Sunda di Aula Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Kota Bandung, Sabtu 5 Februari 2022 lalu.
Berikut sejumlah kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Pertama, Gubernur Jabar dan
dan tokoh Sunda menyepakati pemekaran kabupaten/ kota di Jabar menjadi agenda bersama untuk mendapatkan keadilan fiskal berupa Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.
Kedua, tidak menyetujui penggabungan tiga Provinsi menjadi Provinsi Sunda. Ketiga, menentang kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah bangsa. Ini menjawab isu deklarasi Negara Islam Indonesia (NII) yang terjadi di Kabupaten Garut.
Keempat, sepakat membuat satu forum komunikasi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesundaan cukup keluar dari satu pintu.
Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas di Jabar karena empat pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika harus dijunjung tinggi.
