Network
GALAJABAR - Komika SOleh Solihun mencolek Gubernur Jabar Ridwan Kamil di media sosial Twitter, hari ini, Rabu, 8 Maret 2023. Soleh Solihun melapor soal pungutan.
Melalui akun Twitter pribadinya, Soleh Solihun yang merupakan Komika asal Bandung, mengunggah foto surat yang diterima oleh keponakannya dari pihak Komite Sekolah.
Baca Juga: Banyak Wilayah di Jawa Barat Tak Terakses Internet, Sebelum Ridwan Kamil Lengser Sudah Teratasi
Dari surat yang ditampilkan Soleh Solihun, diduga surat tersebut berasal dari salah satu Komite Sekolah SMA Negeri di Kota Bandung.
"Dapet kabar dari keponakan di bandung. padahal kata kang @ridwankamil tak boleh ada pungutan apapun di sekolah negeri," tulis Soleh Solihun, dikutip GalaJabar.
Dari surat yang ditampilkan anggota The Prediksi tersebut, tertulis narasi yang mencantumkan permintaan sumbangan kepada orang tua.
Baca Juga: 3 Wisata Gunung Terbaik di Jawa Barat, Hits dan Instagramable, Nomor 2 Penuh Kisah Mistis
Penyelenggaraan Pendidikan
Kop surat bertuliskan "Surat Kesediaan Memberi Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP) Tahun Pelajaran 2022-2023".
Dari surat itu, terlihat jika pihak Komite Sekolah meminta sumbangan kepada orang tua dengan alasan untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
"Sepertinya banyak sekolah negeri yang biaya operasionalnya masih belum tercukupi dari anggaran pemerintah. akibatnya mau tak mau dibebankan pada orang tua siswa," lanjut Soleh Solihun.
Cuitan Soleh Solihun ini cukup mendapat beragam reaksi dari warganet. Bahkan cuitan itu sudah dilihat oleh 2,1 juta pengguna Twitter, 1.310 tanggapan dan di Tweet ulang sebanyak 3.292 kali.
"Serba salah emang sekolahnegeri. Iuran siswa dianggap pungutan padahal ini untuk kegiatan anak dan kebutuhan sekolah yang tidak bisa dianggarkan dari dana BOS dan kurikulum sekarang banyak sekali kegiatan yang butuh biaya. Susaaahh," komentar netizen.
Baca Juga: Pilkada Jabar 2024, Iwan Bule Didukung Belasan Mantan Jenderal Jadi Calon Gubernur Jawa Barat
"Ya gimana ya, Pak. Kalo kegiatan yg tidak memakain anggaran BOS. Sekolah juga bingung harus pakai dana apa, kalo pake BOS nanti gaji guru yg masih honor dll nya gak kebayar. Susah juga sih. Tapi pinternya sekolah ini ga pakai nominal yg pasti. Dan yg minta komitenya," tulis netizen lain.
"Miris bgt, kekayaan ejabat2 dr pajak rakyat malah gede2 bgt, padahal kalau dialihin buat guru honorer dan operasional pendidikan bakal lebih bermanfaat. Ketimpangan bgt diliat dr berita2 pejabat skrng sama kondisi pendidikan indonesia. Menyedihkan, gmana mau maju indonesia," tulis warganet.***
