Network
GALAJABAR - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta pemerintah menegur seluruh pihak yang membatasi kampanye menjelang Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Anies seiring informasi yang disampaikan Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaymin Iskandar (THN AMIN) pada Kamis (28/12) bahwa ada enam kegiatan kampanye di berbagai daerah yang dibatalkan.
"Kita harus memohon kepada pemerintah pusat atas tekadnya untuk menegur semua pihak yang membatasi kegiatan kita dalam bentuk kampanye. Bukan kita yang protes, seharusnya pemerintah pusat yang protes," kata Anis dalam sebuah keterangan yang dilansir Antaranews.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri pertemuan Tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Baca Juga: Timnas AMIN: Anies Baswedan Bisa Berikan Ide yang Menguntungkan di Debat Ketiga
Dia mengatakan dirinya sebagai kontestan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 tidak seharusnya melakukan protes.
Anies meminta Mendagri dan Presiden harus memberikan teguran dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap tegas terhadap penyelenggara pemilu daerah.
“Pemerintah pusat sudah bilang netral, tapi ada pemerintah daerah yang tidak netral, sehingga Mendagri dan Presiden harus menegur, KPU harus menegaskan ke bawah," katanya.
Sebelumnya, pada Senin, 13 November 2023, KPU menetapkan tiga calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
