Network
/photo/2020/09/05/4293300942.jpg)
GALAJABAR - Pemerintah menjamin penyaluran bantuan pangan beras 10 Kg atau CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak akan terpengaruh kepentingan politik dan menolak penundaan penyaluran hingga usai Pemilihan Presiden (Pilpres).
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi pada konferensi pers mengenai efektivitas bantuan pangan berbasis beras dalam menekan laju inflasi, Kamis (11/1/2024)
“Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM ini menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya," ujar Bayu
Ia menandaskan bahwa Bulog tidak ikut campur dalam hal-hal selain dengan urusan bansos BPNT yang sudah dinanti oleh KPM.
Baca Juga: Bansos Mulai Bergulir Januari 2024, Wapres: Penerima Bansos Tidak Diwajibkan Memilih Paslon Tertentu
Bayu menuturkan, Bulog merupakan pelaksana pendistribusian bantuan pangan beras yang dimulai pada Maret 2023 dan didukung oleh tenaga logistik distribusi profesional seperti PT. Pos Indonesia.
Ia memastikan bahwa dalam kemasan paket beras yang akan diterima masyarakat atau dalam proses pendistribusian beras tidak memuat atribut calon presiden dan wakil presiden manapun.
“Tidak ada atribut apapun dalam proses ini. Tidak ada atribut selainyang natural. Misalnya ada atribut dari kantor pos, atribut dari kecamatan." tegas Bayu.
Bulog akan menjaga bansos ini sebagai program pemerintah yang akan menjadi milik masyarakat.
