Network
GALAJABAR - Dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, Pulau Jawa diprediksi akan mengalami krisis air karena cadangan air jauh berkurang, sedangkan angka kebutuhan air terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan industri yang terus tumbuh di Pulau Jawa.
Hal tersebut disampaikanKetua Konsorsium Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak yang juga tim ahli Satgas Citarum, Dr. Ahmad Sarmidi, usai memberi pemaparan dalam focus grup discussion (FGD) pembahasan peralihan status Gunung Cikuray menjadi taman nasional yang digelar Konsorsium Penyelamatan Cikuray di Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Senin, 16 November 2020.
“Sepuluh tahun ke depan, Pulau Jawa bisa mengalami krisis air,” ujarnya.
Sarmidi mengatakan, krisis air di Pulau Jawa memang sudah lama diprediksi banyak pihak. Hal ini secara kasat mata bisa dilihat dari padatnya jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa.
“Tidak hanya untuk tempat tinggal (Pulau Jawa), tapi juga industri mulai dari skala rumah tangga sampai industri besar, artinya secara fakultatif itu semua butuh air yang banyak,” ucapnya.
Menurut Sarmidi, berdasarkan standar kebutuhan air yang ditetapkan oleh WHO, setiap satu orang membutuhkan air sedikitnya 60 liter per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari makan minum, mencuci hingga mandi.
Baca Juga: Bantuan Sosial Diberikan Pemkot Cimahi kepada 1.000 Orang Buruh yang Terkena Dampak Covid-19
Sarmidi menyebutkan, jika variabel ini yang digunakan pemerintah, maka krisis air menurut memang sudah di depan mata. Karena, saat ini cadangan air yang ada jauh berkurang, sementara angka kebutuhan air terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan industri yang terus tumbuh di Pulau Jawa.
“Secara teoretis memang krisis air itu sudah mulai terjadi, di Jakarta kan sudah terjadi, air sulit didapat, harus dibeli,” katanya.
Sarmidi menuturkan, krisis air terjadi jika ketersediaan air terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Saat ini terjadi, orang mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi hingga air menjadi komoditas pasar seperti yang saat ini terjadi.
Menurut Sarmidi, niatan Konsorsium Penyelamatan Cikuray untuk meningkatkan status Gunung Cikuray menjadi taman nasional bisa menjadi salah satu solusi yang jadi Langkah antisipasi terjadinya krisis air di Pulau Jawa. Karena, salah satu alasan dari kenaikan status ini adalah Cikuray menjadi hulu dari beberapa sungai besar dan adanya kekeringan di kaki Gunung Cikuray yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
“Ada kekurangan air di Cikuray yang secara insting masyarakat membaca ini karena ini akibat dari hutan gundul,” ucapnya.
Sarmidi pun berharap, dengan peningkatan status Gunung Cikuray, pengelolaan hutan bisa menjadi lebih baik dengan melibatkan masyarakat sekitar. Ia menyebut, hal ini juga menjadi solusi dari penyelamatan keanekaragaman hayati yang jadi aset bangsa Indonesia saat ini yang sudah terdesak hingga berada di gunung-gunung.
“Taman nasional bisa membuat hutan alam yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat banyak atas masalah-masalah lingkungan yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Konsorsium Penyelamatan Cikuray, Usep Ebit Mulyana menyebutkan FGD digelar sebagai Langkah persiapan pembentukan taman nasional Gunung Cikuray.
"FGD juga dilakukan untuk mencari konsep utuh taman nasional Gunung Cikuray," katanya.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya dan Jabar Dicopot Buntut Acara Habib Rizieq Shihab, Atas Perintah Mahfud MD?
Menurut Ebit, setelah Bupati Garut menyetujui Cikuray jadi taman nasional, maka pihaknya mulai tahapan-tahapan pencarian konsep taman nasional yang terbaik untuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan.
Namun, Ebit juga menyesalkan ketidakhadiran dari pihak pemerintah daerah dalam FGD tersebut. Padahal, FGD bisa menjadi ruang bagi pemerintah daerah mencari bentuk taman nasional yang ideal.
“Tentunya kita berharap kedepan pemerintah daerah bisa bersinergi, karena bupati sudah siap, tinggal secara teknis dinas menuangkan dalam konsep,” ucapnya. (Penulis: Agus Somantri)***
