GALAJABAR– Beberapa kader Demokrat yang mementang diselenggarakannya KLB, turut melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah dan Apel Siaga.
Salah satunya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan langsung mengadakan rapat dan apel di Makassar menanggapi KLB di Sumatera Utara.
Diketahui bahwa peserta rapat dan apel yang seharusnya hadir berjumlah 24 Ketua DPC se-kabupaten/kota, namun hanya 19 yang terkonfirmasi, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Pasca Terpilihnya Moeldoko, Demokrat Kubu KLB Belum Tentukan Sikap Politik Selanjutnya
Disinyalir bahwa 5 Ketua DPC yang tidak hadir sulit dihubungi dan tidak mengkonfirmasi alasan ketidakhadirannya.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe langsung memimpin rapat dan mengumumkan Ketua dan Sekretaris DPC yang sudah terkonfirmasi.
Dari 19 DPC yang hadir secara fisik berasal dari DPC Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Tana Toraja, Enrekang, Bulukumba, Pinrang, Selayar, dan Kota Makassar.
Baca Juga: KLB Demokrat di Sibolangit, Pakar Politik UIN Jakarta Tiba-tiba Sebut PDIP, Ada Apa ya?
Sementara enam lainnya hadir melalui aplikasi Zoom meeting yakni, DPC Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Maros, Sinjai, Luwu, dan Toraja Utara.
Sedangkan empat lainnya mengkonfirmasi kehadiran lewat telepon via video yaitu, Ketua DPC Kabupaten Bantaeng, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Jeneponto.
Ni’matullah menyampaikan bahwa dirinya akan segera melaporkan lima DPC yang tidak mengikuti rapat dan apel ke DPP Demokrat.
“Ada lima DPC sampai saat ini belum terkonfirmasi keberadaannya, seperti Ketua DPC Kabupaten Gowa, Takalar, Barru, Pangkep, dan Sidrap,” ujarnya.
Baca Juga: Demokrat Minta Kemenkumham Tindak Tegas KLB dan Tolak Moeldoko Jadi Ketum
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah dan Apel Siaga yang dilakukan Ni’matullah diakuinya sebagai antisipasi agar tidak ada kadernya yang mengikuti KLB.
Ketidakhadiran lima Ketua DPC Demokrat diduga telah mengikuti Kongres Luar Biasa di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
Ketua DPD Demokrat Sulsel menyebutkan bahwa pihaknya sebagai suku Bugis mempunyai kehormatan untuk terus mendukung AHY.
“Itu menjadi hal utama dan solid mendukung mas AHY sebagai Ketua Umum. Pelaksanaan KLB itu ilegal dan inkonstitusional karena melanggar aturan partai,” ucap Ni’matullah dilansir galajabar dari Antara.
Baca Juga: AHY : KLB Ilegal, Kami Akan Lawan!
Dirinya menyatakan siap melakukan perlawanan terhadap kader yang mendukung KLB dan mendukung hasilnya.
“Kami siap melawan, untuk kepengurusan Partai Demokrat sekarang (AHY) adalah yang sah dan telah mendapat pengakuan SK dari Kemenkumham,” tutur Ni’matullah.***