GALAJABAR – Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan kubu koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin masih ramai diperbincangkan hingga saat ini.
Menurut catatan, dengan PAN jumlah koalisi pendukung pemerintah kini mencapai 471 kursi atau sekitat 82 persen.
Sehingga, pemerintah hanya memerlukan 2 atau 3 kursi DPD saja untuk mengubah konstitusi.
Baca Juga: FAKTA: BAB Sembarangan Masih Terjadi di Kota Cimahi
Ahli hukum tata negara, Refly Harun lantas membuka suara terkait hal ini. Dengan masuknya PAN, Refly mengatakan Jokowi sudah mengontrol dua per tiga suara.
“Sejak masuknya PAN, maka theoretically presiden sudah mengontrol hampir dua per tiga suara anggota DPR, hanya kurang tiga suara saja,” ujarnya dilansir melalui kanal Youtube Refly Harun Rabu, 1 September 2021.
Jika dihitung, semua anggota Demokrat dan PKS setia, maka Jokowi tetap membutuhkan tiga suara untuk merubah konstitusi.
Baca Juga: Link Streaming dan Jadwal Tokyo Revengers Episode 22: Touman Menang Atas Valhalla, Baji Tewas
“Misalnya dihitung, semua anggota Demokrat setia, semua anggota PKS setia tidak memberikan suara pada koalisi Jokowi, maka Jokowi membutuhkan hanya tiga suara anggota DPD untuk mengubah konstitusi, mengamandemen konstitusi untuk masa jabatan yang ke tiga,” jelasnya.
Hal tersebut bisa terjadi, sambung Refly, apabila seluruh koalisi kompak dan kekompakan itu didapatkan dari kekuasaan yang dibagi-bagi.
“Dengan catatan bahwa tujuh koalisi pemerintahan kompak. Nah untuk kompak itu no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Biasanya sudah dibagi-bagi kue kekuasaan nya,” imbuhnya.
Baca Juga: Hengki Kurniawan Sidak Proyek Gedung DPRD KBB, Sejam Periksa dari Lantai Dasar hingga Atas
Oleh karena itu, advokat satu ini mengingatkan agar hal ini tidak terjadi.
“Karena itu, kita terus mengingatkan agar ini tidak terjadi, agar jangan sampai pesta Pilpres 2024 hanya di antara partai yang saat ini berkuasa atau oligarki yang saat ini sedang berada di puncak kekuasaan,” katanya.
Refly mengatakan, amandemen boleh saja dilakukan jika untuk kebaikan bersama.
“Kecuali amandemen untuk kebaikan ya, misalnya adanya Capres independen, memperkuat sistem pemerintahan presidensil, memperkuat parlemen,” ungkapnya.
Baca Juga: Kandang Ayam Tak Layak Pakai Direvitalisasi, Bupati Bandung: Upaya Bangkitkan Usaha Ternak
Lebih lanjut, pengamat satu ini dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode.
“Saya pun akan menolak. Refly Harun menolak perpanjangan masa jabatan sampai 2027 atau menolak amandemen konstitusi untuk menampung tiga periode,” tegasnya.
Sebab, menurutnya dua periode saja sudah cukup untuk pemerintahan.
Baca Juga: Borok Komedian Kiwil Diungkap Mantan Istri, Rohimah Beberkan Cerita Memilukan
“Karena dua periode atau lima tahun kali dua itu termasuk sudah sangat banyak dan cukup bagi suatu pemerintahan,” pungkasnya. ***