GALAJABAR – Munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam calon pemimpin di ibu kota negara (IKN) baru menuai sejumlah kritikan dari tokoh di Indonesia.
Salah satu kritikan datang dari Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie yang menanggapi usulan nama Ahok oleh PDIP sebagai pemimpin di IKN baru.
Usulan dari PDIP tersebut, menurut Jerry kurang tepat. Dia menilai, Ahok memiliki track record yang tak baik, lantaran pernah tersandung kasus hukum.
Baca Juga: Bahlil Bilang Gaji Menteri Cuma 20 Jutaan, Tokoh NU: Gak Usah Gini Amat Pencitraannya
Selain pernah tersandung kasus hukum, Ahok juga dinilai pernah membuat sejumlah kontroversial di Pertamina.
“Ahok belum lama dilaporkan ke KPK soal dugaan kasus korupsi RS Sumber Waras, jadi agak rancu dia diusulkan PDIP,” ujarnya pada wartawan Sabtu, 29 Januari 2022.
Jerry menjabarkan, Ahok sempat mendekam di balik jeruji besi akibat kasus penistaan agama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta sekitar tahun 2016-2017.
Bahkan, dia menilai Ahok tak becus bekerja di Pertamina. Ahok dinilai belum mampu bekerja sesuai tupoksinya sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Oleh karena itu, Jerry berharap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mencari alternatif lain selain Ahok untuk memimpin IKN.
“Jadi sebaiknya Jokowi cari alternatif lain. Seleksi dan selektif dalam memilih pimpinan IKN,” tandasnya.
Baca Juga: Pengamat Minta Anies Baswedan ‘Gaspol’ Nyapres di 2024 Menyusul Jadwal Pemilu Sudah Diumumkan
Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Ahok pantas menjadi pemimpin di IKN baru yang bernama Nusantara.
Ahok, kata Hasto, dianggap berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota Jakarta.
Meski begitu, menurutnya, keputusan menunjuk posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Baca Juga: LINK NONTON LIVE STREAMING Persib vs Persikabo, Malam ini Pukul 20.45 WIB Hanya di Indosiar
"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Januari 2022.
Usulan itu sekaligus mengeliminasi dua nama lain dari PDIP yang sebelumnya telah masuk bursa Kepala Otorita IKN, masing-masing Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Bupati Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas. ***