GALAJABAR - Politisi Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menanggapi kenaikan harga di sejumlah sektor baru-baru ini.
Menurut Rasyid, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan langkah dahsyat dengan menaikkan harga di sejumlah sektor. Pertama harga BBM, gas, PLN, dan terbaru harga tarif tol.
“Dahsyat mas @jokowi Naikkan harga BBM, Gas, PLN Dan Sekarang naik lagi tarif Tol,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @Rasy_Abdullah, Ahad, 13 Februari 2022.
Dia pun bertanya-tanya apa lagi yang akan dinaikkan oleh Jokowi nantinya.
“Apa lagi yang belum?” tandasnya.
Baca Juga: Rencana Pembelian 42 Pesawat Tempur Rafale, DPR RI: Harus Diikuti Penguatan Industri Dalam Negeri
Seperti diketahui, harga bahan bakar minyak atau BBM yang diproduksi oleh PT Pertamina mendadak naik mulai Sabtu, 12 Februari 2022 kemarin.
PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga untuk tiga produk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi guna mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, ketiga BBM non subsidi itu adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
"Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai tanggal 12 Februari 2022," tutur dia.
Baca Juga: Persib Bandung vs PSIS, Skuad Maung Bandung Harus Tampil Maksimal, Erwin: Selalu Merasa Tak Puas
Produk Pertamax Turbo (RON 98) kini dijual Rp 13.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 12.000 per liter.
Sementara Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 13.200 per liter dari harga sebelumnya yaitu 11.050 per liter.
Satu BBM lain, Dexlite (CN 51) menjadi Rp 12.150 per liter dari harga sebelumnya Rp9.500 per liter.
Di sisi lain, PT Jasa Marga juga telah mengumumkan akan diberlakukan penyesuaian tarif tol.
Baca Juga: WASPADA! Jabar Diguyur Hujan: Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Barat Senin 14 Februari 2022
“Dalam Waktu Dekat Akan Diberlakukan Penyesuaian Tarif ruas Tol Cawang - Tomang - Pluit dan Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit,” tulis akun resmi Twitter @PTJASAMARGA Minggu, 13 Februari 2022.
Hal tersebut berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 74/KPTS/M/2022. ***