GALAJABAR - Kisruh di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih bergulir hingga saat ini.
Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan (Kornas FSK), Sudirman Said menilai pemerintah cenderung menutup-nutupi situasi sebenarnya di Desa Wadas.
Pemerintah yang dimaksud Sudirman Said dalam hal ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Sebab, dalam pandangan Sudirman Said, pasti ada suatu kesalahan yang terjadi di Desa Wadas.
Baca Juga: Oligarki Makin Jahat, Faisal Basri Desak Rakyat Tarik Tabungan dari Bank: Jahat dan Menyerang Kita
“Saya melihat itu pasti ada yang salah, terlebih lagi ketika menyaksikan penjelasan pak Menko Mahfud dan juga pak Gubernur Ganjar ada kecenderungan menutupi keadaan. Karena jelas sekali di lapangan terjadi banyak hal,” ujarnya dalam diskusi terkait Desa Wadas dilansir Galamedia Kamis, 17 Februari 2022.
Dia menyayangkan sikap Mahfud MD yang seharusnya memberikan penjelasan, malah cenderung menutupi keadaan.
“Sayang betul ya Pak Menko yang seharusnya memberikan keterangan yang mendinginkan publik, tapi malah justru cenderung menutupi keadaan, cenderung mensimplifikasi situasi seolah-olah tidak rumit,” tuturnya.
Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini memaparkan, dari temuan Komnas HAM dan Komisi III DPR di lokasi, terjadi kekerasan oleh aparat ke warga.
Baca Juga: Ramai Dukungan Jokowi 3 Periode, HNW Heran: Mayoritas Rakyat Menolak Presiden 3 Periode!
Kata Sudirman, ada konflik yang cukup panjang di sana, bukan sekedar soal pengukuran.
“Ada akar konflik yang cukup panjang ternyata ini bukan sekedar orang datang mengukur ditolak, tapi ada cerita-cerita sebelumnya yang tersimpan di hati masyarakat,” terangnya.
Terlebih, lanjut dia, adanya dugaan penyelundupan hukum soal surat keputusan tentang pembangunan Bendungan Bener, dengan lokasi penambangan batu andesit di Desa Wadas.
“Ada dugaan dari penyelundupan hukum. Jadi betul waduknya adalah proyek strategis nasional, tapi penambangan batuan andesit tadi diproyekan yang menimbulkan kisruh, meskipun dikatakan ada juga yang belum terpenuhi, meskipun sudah digunakan untuk waduk, tapi ternyata ganti rugi belum dibayar,” pungkasnya.
Kekinian, akun Twitter @Wadas_Melawan yang rutin menginformasikan kondisi Desa Wadas tiba-tiba terkena suspend (ditangguhkan) oleh Twitter pada Rabu, 16 Februari 2022.
Terkait ini, Amnesty International Indonesia pun meminta pemerintah untuk mengusut kasus tersebut. ***