GALAJABAR – Nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mendadak menjadi sorotan, bahkan menjadi trending topic di Twitter.
Pasalnya, Luhut Binsar Panjaitan diduga menjadi dalang di balik usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang ramai ditolak sejumlah pihak.
Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.
Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Liga 1: Ada Persib vs Persiraja dan Bali United vs Persija
Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Menanggapi hal ini, Tokoh Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla turut membuka suaranya.
Abshar mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 adalah rencana yang jahat.
“Rancana jahat wacana penundaan Pemilu 2024 ini, menurut berita di bawah, berasal dari Luhut, dan sudah disetujui oleh Pak Jokowi,” katanya melalui akun Twitter pribadi @ulil Rabu, 2 Maret 2022.
Baca Juga: Rusia Invasi Ukraina, Spotify Tutup Kantor, Bank Dunia Hentikan Program
Dia menilai, alasan yang disebutkan, yakni banyak program pemerintah yang belum usai karena pandemi Covid-19 hanyalah mempolitisasi pandemi itu sendiri.
“Alasannya: karena banyak program pemerintah yg belum beres karena pandemi. Mempolitisir pandemi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Abshar kembali menegaskan bahwa ini adalah rencana yang sangat jahat.
“Ini rencana jahat sekali!” tandasnya menegaskan.
Adapun alasan yang mendasari Zulhas mengusulkan hal tersebut, terdapat enam alasan.
Baca Juga: Crazy Rich Asal Bandung, Doni Salmanan Dilaporkan ke Polisi Terkait UU ITE
Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu, anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Dijanjikan Dapat Nilai Besar, Tiga Pelajar SD Jadi Korban Pencabulan Gurunya di Subang
Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. ***