GALAJABAR - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengapresiasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah mendapatkan kepastian terkait pemberangkatan haji 2022 M/1443 H.
Kepastian ini diterima Menag usai bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah, beberapa waktu lalu.
Menurut Ace, kabar tersebut cukup melegakan hati umat Islam, khususnya muslim Indonesia.
Namun, Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kejelasan kuota jemaah haji untuk Indonesia.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Menag dapat memastikan kuota haji untuk Indonesia tahun ini.
Baca Juga: Ramadhan Segera Tiba! Ini Amalan Sambut bulan Ramadhan, Salah Satunya Perbanyak Bertasbih
"Yang perlu dipastikan kabar lebih lanjut adalah tentang berapa kuota yang akan diberikan kepada Indonesia," terang Ace dalam keterangan persnya, Rabu, 23 Maret 2022.
Komisi VIII berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota normal yakni 221.000 jemaah. Apalagi, kata Ace, Indonesia sudah dua tahun tidak melakukan pemberangkatan haji.
"Kami berharap bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan kuota normal sebesar 221.000 jamaah Haji Indonesia atau kuota penuh, sehingga dapat mempercepat daftar antrean yang tertunda keberangkatan selama dua tahun ini," ungkapnya.
“Sehingga dapat mempercepat daftar antrean yang tertunda keberangkatan selama dua tahun ini," sambungnya.
Kemudian, Komisi VIII juga meminta kepada Menag Yaqut terus melakukan pembicaraan dengan kerajaan Saudi tentang kepastian penyelenggaraan haji dan kuota yang diberikan.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga berharap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi segera mengumumkan peraturan Pemerintah Arab Saudi yang mengatur penyelenggaraan haji (taklimat ul hajj), sehingga ada kepastian bagi jamaah haji dari luar Saudi.
Menurut Ace, Menag Yaqut harus terus melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi tentang kepastian penyelenggaraan haji dan kuota yang diberikan.
Baca Juga: Perang Rusia vs Ukraina: Rusia Akan Gunakan Senjata Nuklir Jika Terancam
"Hal ini perlu pembicaraan diplomatik secara intensif dengan pihak yang berwenang menentukan jumlah kuota tersebut," kata Ace.***