Network
GALAJABAR - Ada kabar gembira bagi Keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah dinyatakan keluar atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus).
Target program Kemensos ini adalah para KPM untuk diberdayakan agar ekonomi mereka tidak kembali terpuruk.
Dengan adanya Prokus, masyarakat menjadi berdaya dan tidak mengandalkan bantuan terus-menerus. Masyarakat diharapkan mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Varian Baru Virus Corona Sudah Sampai Singapura, Anggota DPR: Pemerintah Jangan Ulangi Kesalahan!
"Prokus sederhananya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan bisnis," ungkap Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Edi Suharto, dikutip Galajabar dari Antara News, Ahad , 27 Desember 2020.
Menurut Edi, ada dua pendekatan yang digunakan dalam program ini. Pertama, B for S yaitu pendekatan bisnis untuk mengatasi risiko sosial dan permasalahan sosial. Lalu yang kedua, B plus S, pendekatan integrasi bisnis dan sosial untuk memberdayakan masyarakat.
Pendekatan bisnis ditujukan untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan masalah sosial. Terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran.
Baca Juga: Setahun, Tiga Kali Uang Kotak Amal di Masjid Miftahul Khasananah Kota Bandung Dikuras Pencuri
Ada tiga komponen dalam Prokus, yaitu Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU), Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB), dan pendampingan sosial yang melibatkan Oorange Unpad, Politeknik Negeri Semarang (Polines), ZFN Agape Indonesia (Titipku), dan Bina Swadaya.
Selain itu, Kemensos juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping sosial.
TKSK berperan sangat penting karena Prokus juga fokus pada kehidupan sosial dan lingkungan, selain fokus pada kemandirian ekonomi.
Baca Juga: Lionel Messi Cetak 644 Gol: Penjaga Gawang Mana yang Mendapatkan Kiriman Bir Budweiser Terbanyak?
"Program kewirausahaan ini memang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah sebagai upaya untuk membantu KPM PKH Graduasi pemilik usaha ultra mikro maupun mikro bertahan di masa pandemi. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan para KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha," kata Edi.
Selama 2020, bantuan Prokus sudah diberikan kepada 1.000 KPM PKH Graduasi di lima wilayah, yaitu di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, DKI Jakarta, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Bantul.
Dinas Sosial Kabupaten setempat mengusulkan data penerima. Data tersebut kemudian disesuaikan dengan Data KPM PKH Graduasi di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Besar bantuan sosial intensif modal usaha adalah Rp3,5 juta per KPM PKH. ***
