Network
“Ini kan soal politik Indonesia karena enggak punya kemampuan berkompetisi dan memang kekuasaan atau negara tidak membuka iklim kompetisi maka terjadilah jegal menjegal dari belakang. Kalau kompetisi ada itu terbuka aja kan,” ungkapnya.
Selain itu, Rocky menilai jika KLB tersebut diselenggarakan semata-mata hanya untuk dijadikan kendaraan politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2022 dan 2023 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Nah, sekarang kita sebetulnya ingin lihat di belakang KLB itu. Tentu agendanya itu di 2024. Kalau mau lebih maju ke depan dari 2022 2023 ada pilkada,” ujarnya.
Akibat adanya KLB tersebut, Rocky menyebut jika masyarakat telah memiliki anggapan bahwa gerakan kudeta tersebut telah sepenuhnya diinstruksikan oleh pihak istana.
Baca Juga: Sejarah Singkat Kota Sukabumi
Menurutnya, hal tersebut pernah terjadi di PPP, Golkar dan, PKB.
“Publik menganggap mereka yang punya ambisi mengambil alih partai pasti disuruh istana karena udah ada contoh sebelumnya PPP, Golkar, dan PKB yang acak-acak oleh istana,” ujarnya.
“Apapun alasannya, publik akan tetap melihat jika Istana ada di balik upaya pengambilalihan,” lanjutnya.
“Itu enggak sehatnya demokrasi kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara menggelar apel siaga di Kota Medan.
Apel tersebut dilakukan guna membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Kemudian ketika disinggung dengan adanya potensi kerusuhan, Ketua DPD Demokrat Sumut, Heri Zulkarnain mengungkapkan bahwa dirinya dan kader-kader lain akan tetap berusaha menghentikan KLB ini karena tidak sesuai dengan AD/ART.***
