Network
GALAJABAR - Ekonom senior, Rizal Ramli menanggapi perihal bahwa sejak dulu upaya demokratisasi negara selalu diperjuangkan.
Selain demokratisasi negara, menurut Rizal Ramli, upaya demokratisasi masyarakat juga diperjuangkan.
Terkait demokratisasi itu disampaikan Rizal Ramli melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Ahad, 7 Maret 2021.
Baca Juga: Dituding Mengawal KLB Demokrat, Mahfud MD: Nggak Ada Urusannya Melindungi
“Sejak dulu kita selalu memperjuangkan demokratisasi dalam konteks Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dan masyarakat,” tulisnya dilansir Galajabar dari akun Twitter @RamliRizal.
Sejak dulu kita selalu memperjuangkan demokratisasi dalam konteks Negara (Eksekutif, Legislatif dan Judikatif) dan masyarakat. Tapi kita lupa memperjuangkan demokratisasi internal partai, yg nepotis, feudal, dan tidak demokratis, bagaikan milik keluarga. Itu harus diubah !— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 7, 2021
Lebih jauh ahli ekonomi tersebut menyampaikan bahwa kita telah lupa mendemokratisasi partai politik.
Menurutnya, internal partai politik saat ini yang nepotisme, feodal dan tidak demokratis, layaknya partai punya keluarga.
Baca Juga: Abdullah Rasyid Sindir Jokowi: Hukum Masih Tumpul ke Atas, Bebaskan Ulama dan Aktivis!
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa internal partai politik seperti itu harus diubah.
“Tapi kita lupa memperjuangkan demokratisasi internal partai, yang nepotis, feodal, dan tidak demokratis, bagaikan milik keluarga. Itu harus diubah!,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Rizal Ramli juga menyinggung soal praktek partai politik yang tidak demokratis.
Baca Juga: Kisah Kaesang, Felicia, Nadya Trending! Komentar dan Kritikan Netizen Menyerbu
Rizal Ramli menyatakan bahwa kebanyakan partai politik dikelola secara tidak demokratis.
Kebanyakan Partai2 dikelola tidak demokratis, bagaikan partai keluarga (CV, bukan PT, apalagi demokratis). Oligarki itu diperkuat dgn aturan Ketum bisa recall anggota DPR (harusnya yg recall pemilih). Partai keluarga sulit untuk mendapatkan loyalitas tanpa fulus. Quo vadis ?— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 6, 2021
Sehingga menurutnya partai-partai itu seperti pantai milik keluarga.
“Kebanyakan partai-partai dikelola tidak demokratis, bagaikan partai keluarga (CV, bukan PT, apalagi demokratis),” ungkapnya.
“Oligarki itu diperkuat dengan aturan ketum bisa recall anggota DPR (harusnya yang recall pemilih),” sambungnya.
Baca Juga: WASPADA! DKI Jakarta Akan Diguyur Hujan Petir Berdasarkan Ramalan Cuaca 8 Maret 2021
Rizal Ramli juga menambahkan bahwa partai keluarga akan kesusahan mendapatkan loyalitas tanpa uang.
“Partai keluarga sulit untuk mendapatkan loyalitas tanpa fulus. Quo vadis?," terangnya. (Penulis: Sartika Rizki Fadilah)***
