Network
GALAJABAR – Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat Abdullah Rasyid menyebut jika perlakuan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dinilai sama dengan era kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.
Menurutnya, perlakuan hukum di era kepemimpinan Jokowi masih tumpul untuk masyarakat kalangan atas khususnya para pejabat dan masih tajam untuk masyarakat biasa.
Ini berarti pemerintah Indonesia belum bisa memberlakukan asas kesamaan di mata hukum ke tengah masyarakat dengan baik.
“Hukum masih tumpul keatas,” ujar Abdullah Rasyid yang dikutip Galajabar dari akun Twitter pribadinya, @abdullah_rasy, 8 Maret 2021.
Dalam cuitannya, Abdullah Rasyid turut mengunggah cuitan dari akun @demokrasiambyar.
Akun ini mengungkapkan jika kini masih terdapat aktivis yang masih berada di dalam penjara meski kini Presiden Jokowi telah mengungkapkan keinginannya untuk dikritik.
Selain itu, akun ini mengungkapkan jika kini masih terdapat ulama yang berada di dalam penjara karena kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan meski terdapat pejabat yang bebas. Padahal mereka sama-sama melakukan pelanggaran yang sama.
Oleh karena itu, akun tersebut meminta agar ulama dan pejabat tersebut segera dibebaskan dari penjara.
“Ada aktivis masih tetap dalam penjara karena kritik rezim meski sang pejabat sudah umumkan minta dikritik.
Ada pejabat yang bebas karena kerumunan & langgar prokes beda nasib dengan ulama yang berakhir di penjara karena pelanggaran yang sama. Kalau mau konsisten, ya segera #BebaskanUlamaDanAktivis,”ujar akun @demokrasiambyar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Baca Juga: WASPADA! DKI Jakarta Akan Diguyur Hujan Petir Berdasarkan Ramalan Cuaca 8 Maret 2021
