Network
GALAJABAR - Mengenai rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021 ternyata menimbulkan kontra bagi beberapa kalangan salah satunya Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.
Menurut Akmal, terdapat beberapa keanehan pada rencana impor beras ini di antaranya stok dalam negeri yang cukup tinggi dan alasan penambahan cadangan karena khawatir akan kondisi terburuk.
"Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam tahun ini membaik. Tapi impor kok jalan terus?" ujar Akmal dalam siaran persnya, dikutip Galajabar melalui laman DPR RI, 8 Maret 2021.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ingin pemerintah tidak perlu mengimpor terlebih dahulu dan mengentikan sandiwara. Pasalnya, pada tahun lalu pemerintah melakukan kebijak sunyi impor beras tanpa pembahasan dan penjelasan terlebih dahulu.
"Kemudian, masa sekarang, di mana produksi Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu terdapat 19,9 juta ton, yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seharusnya pemerintah menahan dulu impor beras," tambahnya.
Akmal juga mempertanyakan mengenai surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras pada akhir tahun. Akmal menambahkan seharusnya surplus ini bisa dioptikan hingga beberapa bulan ke depan sampai masa panen karena saat ini area tanam sedang meluas karena hujan yang cukup merata.
Baca Juga: Soal Demokratisasi Negara dan Masyarakat, Rizal Ramli: Kita Lupa Mendemokratisasi Internal Partai
"Kami Fraksi PKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sungguh sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri," tambah Akmal
Akmal juga menambahkan beras tidak baik disimpan lama karena daya tahannya hanya mampu enam bulan saja.
"Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani pada khusunya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya," tutup Akmal dalam siaran persnya. (Penulis: Annisa Nur Fadillah)***
