Network
GALAJABAR - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan sikap pemerintah terkait masalah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara dianggap sebagai masalah internal Partai Demokrat.
Menanggapi hal tersebut, mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Muhammad Said Didu menganalogikan KLB sebagai rencana orang merampok dan ketahuan tuan rumah sehingga melapor ke RW dan warga. Namun, RW nya hanya terdiam.
Oleh karena itu, perampokan pun semakin merajalela setelah perampok mengajak orang yang sakit hati ke tuan rumah untuk membantu merampok.
Baca Juga: 5 Luka Hati yang Sulit Terlupakan, Salah Satunya Dikhianati Orang Terdekat
Menariknya, staf RW bilang dan seakan memaklumi bahwa dia merampok karena tuan rumah mengancam atau melaporkan perampok.
Maksudnya, KLB itu dijadikan sebagai rencana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melakukan gerakan kudeta terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Gerakan tersebut tentu sudah dilaporkan AHY dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sayangnya, hingga saat ini Jokowi tidak memberikan respon apa-apa.
Oleh karena itu, gerakan tersebut semakin menjadi-jadi setelah Moeldoko mengajak para kader Partai Demokrat yang baru saja dipecat untuk membantu menyukseskan gerakan kudeta tersebut dengan menyelenggarakan sebuah KLB.
