Network
GALAJABAR – Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut bahwa penentuan harga beras itu bukan ditentukan oleh harga komoditasnya melainkan ditentukan oleh kartel kebutuhan dalam negeri.
Tidak hanya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo), kebijakan perberasan di Indonesia memang sudah terkesan membingungkan bagi para petani.
Rocky menilai bahwa para petani sejak dulu hingga sekarang masih belum bisa memprediksikan keuntungan, musim tanam, dan kemungkinan stok beras berlebih atau berkurang sehingga mereka pun akan dibuat pusing dengan kedatangan beras impor.
Menurutnya, kejadian ini sudah terjadi 3 sampai 4 kali di era kepemimpinan Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi seharusnya dari awal sudah menegur para menteri terkait persoalan ini.
Baca Juga: Nagita Slavina Mendadak Berlinang Air Mata Saat Ceritakan Kehidupan Keluarganya, Ada Apa?
“Dengan modal satu surat maka setiap kilogram sudah tahu keuntungannya berapa. Bayangin kalo keuntungan Rp1 per kilogram pasti keuntungan totalnya sampe 1 trilliun. Presiden pasti tahu permainan ini,” ujar Rocky Gerung yang dikutip Galajabar dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, 17 Maret 2021.
Selain itu, Rocky juga mengungkapkan bahwa terdapat suatu permainan di lingkungan pemerintah. Permainan yang dimaksudnya adalah terkait surat impor beras.
“Kebutuhan uang untuk menjalankan mesin politik pasti lewat kebijakan semacam ini. Ongkang-ongkang kaki nanti surat impornya dibagi-bagi ke kroni-kroni dan diem-diem aja dapet kekayaan berlimpah-limpah. Ini korupsi di dalam kebijakan,” ungkapnya.
Keuntungan tersebut diperoleh dari selisih harga beras impor dengan beras dalam negeri. Menurutnya, beras impor memiliki harga yang jauh lebih murah dari beras dalam negeri.
Baca Juga: Selamat! Istri Ali Syakieb, Margin Wieheerm Umumkan Kehamilan Pertamanya
Untuk menjunjung tinggi keadilan sosial, Rocky meminta kepada pemerintah untuk memberikan keuntungan dari surat tersebut kepada para petani, bukan kepada partai-partai politik.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengungkapkan bahwa tahun 2021 Indonesia tak akan lagi mengimpor beras karena masih banyak beras impor yang belum terpakai.
Berdasarkan data dari Perum Bulog, stok beras impor dari pengadaan tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton beras, masih tersisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan.
Mirisnya, 106.642 ton di antaranya merupakan beras yang sudah turun mutu. Menurut Buwas, beras yang sudah turun mutu dapat diatasi dengan cara mencampurkannya dengan beras dalam negeri.
Namun, cara tersebut memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi, distribusi ke masyarakat pun menjadi semakin lambat. Selain itu, beras impor juga kurang disukai masyarakat adalah rasanya yang kurang cocok di lidah orang Indonesia.
Oleh karena itu, Buwas meminta kepada pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. (Penulis: Dharma Anggara)***
