Network
GALAJABAR – Usai Partai Demokrat kubu Moeldoko mengungkit masalah kasus korupsi Hambalang, Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ricky Kurniawan turut membongkar pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh para dalang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Dilansir galajabar dari akun Twitter Ricky Kurniawan, @RicKY_KCh, 27 Maret 2021, berikut 4 dalang KLB yang pernah melakukan pelanggaran hukum yakni sebagai berikut:
1. Darmizal
Darmizal ternyata pernah mengundurkan diri dari Partai Demokrat pada tahun 2018 karena ingin membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut kabar yang beredar, Darmizal melakukan hal itu karena faktor ekonomi.
Darmizal ternyata pernah mengundurkan diri dari Partai Demokrat pada tahun 2018 karena ingin membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut kabar yang beredar, Darmizal melakukan hal itu karena faktor ekonomi.
Kemudian Darmizal kembali muncul di tahun 2021 dengan ungkapan kekhawatirannya terhadap penurunan suara Partai Demokrat sejak tahun 2014.
2. Nazaruddin
Bendahara Umum Partai Demokrat di era kepemimpinan Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin terbukti telah menerima suap sebesar 4,6 milyar rupiah pada kasus korupsi Hambalang.
Bendahara Umum Partai Demokrat di era kepemimpinan Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin terbukti telah menerima suap sebesar 4,6 milyar rupiah pada kasus korupsi Hambalang.
Tidak hanya itu, Nazaruddin juga pernah menjadi tersangka atas kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang dan kasus pencucian uang senilai 40,37 miliar rupiah.
3. Marzuki Alie
Eks Ketua DPR, Marzuki Alie pernah diduga terlibat dalam kasus suap gratifikasi penanganan perkara di MA.
Selain itu, Marzuki juga pernah diduga menerima aliran dana senilai 20 miliar rupiah perihal kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto.
Eks Ketua DPR, Marzuki Alie pernah diduga terlibat dalam kasus suap gratifikasi penanganan perkara di MA.
Selain itu, Marzuki juga pernah diduga menerima aliran dana senilai 20 miliar rupiah perihal kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto.
Tidak hanya itu, Marzuki juga pernah diduga menerima aliran dana kasus korupsi Hambalang dari Nazaruddin.
4. Jhoni Allen Marbun
Jhoni Allen Marbun pernah diduga menerima sejumlah uang perihal pengurusan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2008.
Jhoni Allen Marbun pernah diduga menerima sejumlah uang perihal pengurusan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2008.
Selain itu, Jhoni juga pernah dilaporkan atas dugaan praktik mafia anggaran bersama anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat.
Tidak hanya itu, Jhoni Allen juga pernah terlibat dalam kasus korupsi proyek-proyek Kemendiknas di sejumlah universitas negeri.
Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah melangsungkan konferensi pers di tengah guyuran hujan di Kota Hujan, Bogor.
Di samping itu, konferensi tersebut diselenggarakan di Hambalang Sport Center yang tidak terurus, 25 Maret 2021. Tenda kecil dibuat untuk pertemuan itu.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Darmizal mendadak mengusik kasus Hambalang. Dia meminta supaya kebenaran kasus ini bisa selekasnya ditegakkan.
Akan tetapi, konferensi pers tersebut nampaknya tidak dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan eks Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Hal tersebut tentu menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.
Kemudian Darmizal menerangkan, Moeldoko tidak datang di Hambalang karena Moeldoko tengah melakukan pekerjaan negara sebagai KSP.
Menurutnya, Moeldoko lebih memprioritaskan kepentingan negara daripada kepentingan partai.***
