Network
GALAJABAR - Wacana terkait reshuffle kabinet kian santer terdengar. Terlebih menyusul peleburan dua kementerian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait dengan isu adanya reshuffle kabinet ini telah dibenarkan sebelumnya oleh Tenaga Ahli Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa akan ada dua kementerian yang dipastikan terkena reshuffle kabinet.
Dua kementerian tersebut yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).
Baca Juga: Bandingkan Diri dengan Raffi Ahmad, Aldi Taher Akui Lebih Ganteng: Gak Baca Al-Quran Ngapain?
"Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. adakah menteri"lain yg akan di lantik, kapan&siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden&kita tunggu saja.#KabinetIndonesiaMaju," tulisnya dalam akun Twitter @AliNgabalinNew, Rabu, 14 April 2021.
Sebelumnya, Ngabalin juga telah mengkonfirmasi ihwal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi pekan ini.
Berkaitan dengan wacana reshuffle kabinet tersebut, Wakil Ketua MPR yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendesak agar Jokowi segera melakukannya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 14 April 2021 SERU! Ibu Rosa di Pihak Al-Andin, Papa Surya di Pihak Elsa
"Kalau akan reshuffle kabinet lagi, baiknya disegerakan olh Presiden @jokowi," ujar Hidayat Rabu, 14 April 2021 melalui Twitter @hnurwahid.
Selain itu, Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar Jokowi betul-betul cermat memilih menteri agar tidak menambah beban negara.
"Presiden harusnya benar2 cermat pilih menteri2 baru yang bisa melaksanakan visi Presiden, bukan yg malah menambah beban Negara dg kegaduhan2 dll. Krn akhirnya resiko&tanggung jawab ada di Presiden juga," sambungnya.
Baca Juga: Satu Lagi Tempat Nongkrong Asyik di Kota Bandung, Richbean Coffee Shop yang Menawarkan Suasana Rumahan
Di sisi lain, ungkapan berbeda datang dari Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi.
Teddy Gusnaidi mengungkapkan bahwa reshuffle itu pasti dilakukan lantaran peleburan dua kementerian.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa hal itu adalah hak prerogatif Presiden sehingga tidak perlu didorong-dorong.
"Karena ada peleburan 2 kementerian, tentu harus Reshuffle kabinet. Tapi untuk Reshuffle kabinet yang lain, itu adalah hak Prerogatif Presiden. Gak perlu didorong-dorong kayak orang kebelet," ujarnya Rabu, 14 April 2021. (Penulis: Rizwan Suandi)***
