Network
GALAJABAR - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku kesal dengan adanya kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menghilangkan mata kuliah Pancasila dan bahasa Indonesia dari kurikulum pendidikan tinggi (dikti).
Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah (PP) yakni PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
“Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menghilangkan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan tinggi,” tulis Herman Khaeron yang dikutip Galajabar dari akun Twitternya, @akang_hero, Senin 19 April 2021.
Baca Juga: Polemik Vaksin Nusantara Diwarnai Dugaan Mafia Impor Vaksin
Herman Khaeron menyebut, PP tersebut telah membuat jati diri bangsa Indonesia hilang. Oleh karena itu, Herman Khaeron berharap semoga pemerintah dapat segera merevisi PP tersebut.
“Mau dibawa kemana jati diri bangsa kedepan, jika hal yang mendasar dihilangkan. Semoga segera direvisi,” pungkasnya.
Cuitannya tersebut menuai banyak komentar dari warganet di antaranya sebagai berikut:
“Kebiasaan memang, menurut saya ada unsur kesengajaan salah (padahal sudah tahu) untuk kemudian dikoreksi, soalnya kerjaan yang lain susah mendapatkan animo dan perhatian dari Masyarakat. Kasihan sebenarnya, terlihat tatakelola pemerintahan yang buruk,” tulis pemilik akun @martonoTM7.
Baca Juga: Heboh, Atta Akan Jual Mobil Mewah 'Si Asep' Lamborghini
“Pancasila 2 sks, bahasa Indonesia 2sks , menghilangkan 4 SKS mengakibatkan nilai IPK pun berubah, pemerintah seharusnya sadar dimasa perguruan tinggi lah pendidikan Pancasila sangat penting agar mahasiswa lebih mengerti arti bernegara dan berbahasa yg baik,” tulis pemilik akun @Charien85979108.
Tidak hanya para warganet, Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap turut menanggapi pernyataan dari kawan satu partainya tersebut.
Yan Harahap turut mempertanyakan fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang seharusnya dapat mencegah polemik ini.
Baca Juga: 10 Takjil Unik dan Lezat yang Hanya Bisa Ditemukan di Indonesia
Menurutnya, dibentuknya BPIP hanya membuang-buang uang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Jadi apa fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) ini ya? Digaji puluhan hingga ratusan juta,” tulis Yan Harahap yang dikutip Galajabar dari akun Twitternya, @YanHarahap, Senin 19 April 2021.
Yan Harahap menyebut, uang senilai jutaan rupiah tersebut dipergunakan untuk menggaji para pegawai yang bekerja di BPIP.
Baca Juga: Masuki Babak Baru, Demokrat Kubu AHY Lakukan Somasi Terbuka pada Kubu Moeldoko CS
“Terbuang sia-sia rasanya uang APBN buat menggaji mereka, jika hal yang sangat mendasar yaitu mata kuliah Pancasila bisa hilang dari kurikulum dikti,” pungkasnya. (Penulis: Penulis: Dharma Anggara)***
