Network
GALAJABAR - Dosen Universitas Islam Internasional (UII) di Pakistan, Imam Shamsi Ali turut menyoroti ihwal kejanggalan pada data jumlah pengangguran muda di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kejanggalan tersebut, menurut Imam Shamsi Ali, disebabkan oleh mendominasinya lulusan dari sekolah menengah dan sekolah tinggi dalam data jumlah pengangguran muda tersebut.
Tidak hanya itu, kejanggalan tersebut, menurut Imam Shamsi Ali, kian terlihat dengan adanya momen kedatangan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.
Baca Juga: The Real Sultan! Raffi Ahmad Ajak Karyawan Rans Entertainment Borong Baju Lebaran Langsung ke Gudangnya
“Kalau memang begini lalu kenapa TKA masih terus berdatangan? Ada yang bisa jelaskan?,” kata Imam Shamsi Ali yang dikutip Galajabar dari akun Twitter pribadinya, @ShamsiAli2, Kamis 6 Mei 2021.
Menurutnya, tingginya angka pengangguran muda merupakan faktor yang memberi pengaruh besar kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak mendatangkan TKA ke Indonesia.
Kemudian cuitannya tersebut menuai beragam komentar dari warganet dari permintaan untuk membuka pelatihan khusus hingga pernyataan untuk tidak terjebak dengan definisi pendidikan tinggi.
Baca Juga: Alami Gizi Buruk, Balita Asal Cinunuk Ini Membutuhkan Bantuan
“Jangan terjebak persoalan definisi. Berpendidikan tinggi saja atau sarjana atau berpendidikan tinggi dalam arti punya spesialisasi keahlian tertentu yang dibutuhkan? Masih kurang baguskah kita dalam strategi program-program spesialisasi ini sehingga naker kita gak kepakai?,” kata warganet dengan nama akun @awa***.
“Alangkah lebih baik kemnaker membuka pelatihan khusus bagi lulusan mahasiswa apapun atau lulusan SMA dengan ini bisa meningkatkan SDM dan ga perlu merekrut TKA jadi bisa ngurangin pengangguran,” kata warganet dengan nama akun @its***.
Baca Juga: 13 Hidangan Khas Lebaran yang Lezatnya Bikin Kangen
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyebut, angka pengangguran muda di Indonesia merupakan angka yang paling tinggi di Asia Tenggara dengan menembus angka 20 persen pada 2020. (Penulis: Dharma Anggara)***
