Network
GALAJABAR– Peretasan telepon seluler (ponsel) sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Ponsel milik penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan serta Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK (PJKAKI KPK), Sujanarko mengalami kejadian ini.
Mereka mengaku ponselnya diretas pada hari Kamis, 20 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB. Tak sampai di situ, peretasan juga dialami oleh Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Febri mengaku aplikasi pesan Whatsapp-nya mengalami peretasan pada hari yang sama, Kamis, 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.07 WIB.
Baca Juga: Program Magang bagi Petani Milenial Ternak Puyuh Sudah Bergulir
Febri mengatakan dalam ponselnya ada pemberitahuan two step verification lalu WA dia dibatalkan di email.
"Ada pemberitahuan 2FA (two step verification), WA ku dibatalkan di email," ujar Febri kepada wartawan.
Febri saat itu merasa ada hal aneh dan ia menduga ada tindakan peretasan di ponselnya, maka dari itu Febri langsung mengumumkan hal ini melalui akun media sosial miliknya.
Ia tak mau ada pihak yang tak bertanggung jawab memanfaatkan namanya dalam tindakan jahat.
Baca Juga: Tahun Ini, Underpass Sriwijaya-Dustira di Kota Cimahi Dibangun
Lebih lanjut, Febri menjelaskan peretasan tak berlangsung lama. Lewat tengah malam, kata Febri, WA nya sudah bisa ia akses kembali setelah melakukan laporan kepada pihak Whatsapp.
"Tadi lewat tengah malam WA sudah sudah bisa diakses setelah lakukan pelaporan melalui mekanisme WA," pungkasnya.
Kabar peretasan ponsel pun heboh. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati meminta pemerintah untuk angkat bicara terkait peretasan terhadap sejumlah pegiat antikorupsi tersebut.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta OJK dan BI Tingkatkan Edukasi Keuangan Digital
“Negara perlu membuktikan bukan mereka, caranya akuntabilitas terhadap teknologi yang dimiliki, digunakan untuk apa dan kepada siapa. Benarkah semua untuk kepentingan negara atau ada oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang,” ucap Asfinawati pada wartawan.
Hingga kini belum ada konfirmasi apapun dari pihak pemerintah atau Kominfo terkait hal ini. ***
