Network
GALAJABAR - Pengadaan alat utama sistem peralatan persenjataan (alutsista) menjadi persoalan serius di Indonesia, akhir-akhir ini. Menurut pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pengadaan alutsista dianggarakan mencapai 600 persen.
Hal ini ia ungkapkan pada kesempatan podcastnya dengan Deddy Corbuzier yang dibagikan melalui kanal Youtube Deddy Corbuzier pada Ahad, 13 Juni 2021.
Prabowo mengaku dirinya pun langsung menolak memberikan persetujuan atas pengadaan alutsista tersebut.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri 15 Juni 2021: Dewa-Dina Hilang, Nana Heran
“Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan,” ucap Prabowo di podcast tersebut.
Bahkan, ia secara blak-blakan mengungkapkan dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi melakukan mark-up anggaran.
Prabowo juga menduga terdapat banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya karena tidak meloloskan pengajuan itu.
Dengan adanya hal itu, Prabowo lantas melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” katanya.
Baca Juga: Resmi, LeBron James Berganti Nomor Jersey
Kendati demikian, ia masih memaklumi bahwa produsen alutsista ataupun agennya mencari untung dari jual beli alutsista. Sebab, hal tersebut merupakan bisnis.
Namun tetap, ia akan menolak tindakan yang menggelembungkan anggaran secara tidak wajar dan memuat unsur penipuan.
“Gua enggak mau kalau gila-gilaan,” ungkap menteri yang satu ini.
Dalam podcast tersebut, Prabowo menyatakan pihaknya telah melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen alutsista.
Tindakan ini dilakukan guna menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara itu.
Baca Juga: Polisi Sebut 13 Terduga Teroris yang DItangkap di Riau Kelompok JI
Selain itu, untuk mencegah godaan melakukan tindak korupsi, Prabowo mengatakan pihaknya akan mengundang Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” tegasnya.
Eks anggota DPR RI Fraksi PAN, Abdillah Toha sekaligus pemerhati sosial turut menanggapi hal ini. Abdillah seolah menyindir, ia mengatakan Prabowo ‘hebat’.
Baca Juga: BCL Positif Covid-19: Bangun Sistem Kekebalanmu
“Hebat menteri kita yang satu ini. Kalau korupsi jangan sampai 600%. Kalau cuma 300% boleh ya pak?” tulisnya dalam akun Twitter pribadi @AT_AbdillahToha hari ini, Senin, 14 Juni 2021. (Penulis: Muhammad Ibrahim)***
