Network
GALAJABAR– Cendekiawan muslim, Ulil Abshar Abdalla menyarankan kepada kaum terdidik atau kaum intelektual untuk tidak terlibat politik praktis.
Hal tersebut dapat diimplementasikan oleh kaum intelektual dengan tidak turut serta dalam politik dukung mendukung di Pilpres 2024.
“Untuk pemilu mendatang, saya menganjurkan agar kaum terdidik atau intelektual untuk tidak terlibat dalam ‘politik dukung-mendukung’ di Pilpres 2024,” ujar Ulil Abshar Abdalla, seperti dilansir galajabar dari akun Twitternya, @ulil, Kamis, 17 Juni 2021.
Baca Juga: Jaksa Pinangki Dapat Diskon Hukuman, HNW Bandingkan Kasusnya dengan Kasus HRS dan Kasus 3 Nelayan Aceh
Lulusan Boston University ini memandang hal tersebut sebagai upaya untuk mengakhiri polarisasi politik yang pernah terjadi di gelaran Pilpres sebelumnya.
“Itulah kontribusi "kecil" kaum intelektual untuk mengakhiri polarisasi politik seperti dalam Pilpres yang lalu,” jelas Ulil Abshar Abdalla.
Kecuali, jika kaum intelektual tersebut berada di sebuah partai politik, maka menurut Ulil Abshar Abdalla, mereka memiliki hak untuk melakukan politik dukung mendukung di Pilpres 2024.
“Kalau anda di partai, ya monggo,” imbuhnya.
Baca Juga: Rossa Bahas Hubungannya dengan Afgan hingga Mengaku Bajunya Copot Saat Manggung dan Mau Insyaf
Lalu, warganet dengan nama akun @fadhilierlanda tidak menyutujui atas permintaan Ulil Abshar Abdalla kepada kaum intelektual terkait politik dukung mendukung di Pilpres 2024.
Pasalnya ia berpikir jika setiap orang itu memiliki hak untuk dukung mendukung siapapun, termasuk kaum intektual.
“Saya pikir dukung mendukung sih silahkan aja buat siapapun termasuk buat orang intelektual,” tulis akun @fadhilierlanda.
Walau bagaimanapun, ia juga meminta kepada kaum intelektual untuk tetap menggunakan keilmuannya untuk mengkritisi pemerintah, apabila mereka melakukan tindakan yang keliru.
Baca Juga: Pemkot Cimahi Luncurkan SI-PASTI, Memudahkan Masyarakat Membayar Pajak
“Tapi jangan sampai intelektualitasnya tak terpakai untuk mengkritisi yang berkuasa,” pintanya.
Apabila pemerintah telah menunjukkan sebuah prestasi, maka kaum intelektual berhak untuk melontarkan pujian.
Begitupun sebaliknya, apabila pemerintah melakukan sesuatu yang keliru, maka kaum intelektual berhak untuk melontarkan kritikan. Pasalnya, negara Indonesia itu merupakan negara demokrasi.
Baca Juga: Survei LSI Denny JA Sebut Tiga Tokoh Ini Sebagai King Queen Maker Pilpres 2024, Ternyata Begini Alasannya
“Katakan benar itu benar, salah itu salah. Kalo tak sependapat fine-fine aja,” pungkasnya.
Tak berselang lama, Ulil Abshar Abdalla pun langsung merespon cuitan tersebut.
Menurutnya, keinginan warganet tersebut tidak bisa terlaksana untuk saat ini.
Pasalnya, hal tersebut semata-mata dilakukan demi kemaslahatan rakyat dalam jangka waktu yang panjang.
Baca Juga: Berduel untuk Pengaruh Global, China Ejek AS Soal Sumbangan 80 Botol Vaksin ke Trinidad dan Tobago
“Karena situasi yg khusus, sementara jangan dulu. Itu pendapat saya, Mas. Demi kemaslahatan jangka panjang,” balas Ulil Abshar Abdalla. ***
