APBN Belum Memitigasi Gelombang Pandemi Lebih Lama, Said Abdullah: Perlu Skenario Terburuk!

GALAJABAR - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah menyarankan kepada  pemerintah untuk  menyusun skenario terburuk atau worst case scenario. bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19.

Diakuinya worst case scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.

 “Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat Covid-19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,” ujar Said dilansir galajabar dari laman dpr.go id, Senin 12 Julu 2021.

Baca Juga: Gus Nadir Minta Kematian Hakim Kasus HRS Tak Digoreng, Sebut Langsung Masuk Surga hingga Ungkit Kasus Ahok

 Ia menambahkan, sejauh ini  skenario APBN ditahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal, terutama sosial, ekonomi dan kesehatan. Namun demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.

“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif,” tegasnya.

Menurutnya, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.

Baca Juga: Soal Cuitan Jokowi, Rakyat Butuh Cuitan ‘Saya Minta Maaf dan Saya Mundur’, Politikus Demokrat: Ditunggu Nggih

Ia menambahkan, langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya seperti penerbitan surat utang negara (SUN) karena dampak turunnya penerimaan perpajakan,” terang politisi PDI-Perjuangan tersebut.