Network
GALAJABAR - Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat, dalam hal ini Presiden Jokowi telah memutuskan perpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) hingga akhir Juli 2021.
Diketahui bahwa pada 3 Juli 2021 lalu Indonesia resmi memberlakukan PPKM Darurat.
Kabar perpanjangan penerapan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021 ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas, Polwan, dan Babinsa Door to Door Bagikan Sembako pada Warga Terdampak PPKM Darurat
Dilansir galajabar dari Antara, Muhadjir Effendy mengatakan perpanjangan PPKM Darurat itu diputuskan dalam Rapat Kabinet terbatas.
Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden Jokowi mengaku bahwa perpanjangan PPKM Darurat ini mengandung banyak risiko, termasuk cara menyeimbangkan warga taat prokes dengan penyaluran bansos.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," katanya.
Apabila masyarakat masih melanggar prokes, ditegaskan Muhadjir Effendy, maka penanganan Covid-19 tidak berhasil.
Oleh sebab itu, hal itu tidak tergantung istilah yang diberikan pemerintah apakah PPKM Darurat atau PPKM Super Darurat.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil," ujarnya.
Diketahui PPKM Darurat ini diberlakukan lantaran lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan.
Terlebih, sejumlah rumah sakit yang menangani pasien positif covid-19 kian penuh.
Keputusan PPKM Darurat ini diambil usai menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk para menteri, pakar kesehatan, dan lain-lain.***
