Dulu Mati-matian Bela Pemerintah, Kini PSI Singgung Korupsi Bansos: Pemerintah Punya Banyak PR!

- 16 Juli 2021, 19:54 WIB
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menyoroti disparitas kelas yang semakin terbuka karena pandemi Covid-19.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menyoroti disparitas kelas yang semakin terbuka karena pandemi Covid-19. /Instagram/@tsamaradki

GALAJABAR – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany memandang keberadaan pandemi Covid-19 akan semakin membuka mata tentang disparitas kelas.

“Pandemi (Covid-19) ini semakin membuka mata tentang disparitas kelas,” cuit Tsamara Amany, seperti dikutip galajabar dari akun Twitternya, Jumat, 16 Juli 2021.

Pasalnya, kata Tsamara Amany, pandemi Covid-19 itu identik dengan kemampuan seseorang dalam mengakses obat-obatan terapi Covid-19.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Plt. Wali Kota Cimahi Imbau Warga Laksanakan Salat Iduladha di Rumah

Menurutnya, masyarakat bawah akan mengalami kesulitan dalam mengakses obat-obatan terapi Covid-19.

Lantas, ia pun mengunggah daftar harga obat terapi Covid-19 yang bersumber dari Kemenkes, dimulai dari harga Rp7.500 (12 mg Ivermectin) hingga Rp6.174.900 (10 persen 50 ml infus IV Immunoglobulin).

“Siapa yang punya kemampuan mengakses obat-obatan ini? Masyarakat bawah akan kesulitan,” ungkapnya.

Baca Juga: Desak China Beberkan Asal-usul Corona, WHO: Kita Berutang Kepada Jutaan Orang yang Menderita dan Meninggal

Maka dari itu, Tsamara Amany menegaskan bahwa pemerintah kini mempunyai banyak pekerjaan rumah terkait pandemi Covid-19 yang harus segera diselesaikan.

Dimulai dari pembenahan data penerima bansos hingga transparansi penyaluran bansos.

Menurutnya, hal tersebut mesti dilakukan pemerintah agar penyaluran bansos dapat berlangsung tepat sasaran sehingga dapat mencegah timbulnya tindak pidana korupsi bansos.

Baca Juga: Bupati Bandung Sebut Kegiatan Vaksinas Tidak Akan Terlaksana, Bila 31 dari 3 Poin Tak Jalan

“Pemerintah punya banyak PR: pembenahan data penerima bansos agar tepat sasaran & transparansi penyaluran agar tidak ada korupsi,” pungkasnya.

“Nah gini, (PSI) jangan mengecilkan diri cuma jadi oposisi Pemprov DKI Jakarta,” tulis akun @Code***.

“Hari ini pemerintah melihat masyarakat dengan sebelah mba. Seandainya hari ini pemerintah melakukan aturan yang namanya pembebasan Covid-19 makan hari ini. Masyarakat tidak akan merasakan susahnya menghadapi persoalan yang sedang terjadi,” tulis akun @laila***. ***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah