Network
GALAJABAR - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berakhir pada Selasa 20 Juli 2021 ini.
Pemerintah telah memberi sinyal PPKM Darurat bakal diperpanjang.
Hal tersebut karena kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi dan belum menurun signifikan sejak diberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.
Namun, banyak masyarakat yang kemudian memprotes rencana perpanjangan PPKM Darurat tersebut.
Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Jokowi mengatakan pelonggaran akan dilakukan jika penularan kasus Covid-19 rendah.
Baca Juga: Berikut Ini Tips Chef Juna Soal Mengolah Daging Kurban yang Praktis dan Nikmat
Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui konferensi secara virtual kepada kepala daerah pada Senin, 19 Juli 2021.
"Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal seperti itu bisa dilakukan jika kasus penularan rendah," ujar Jokowi dikutip Galamedia dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021.
Jokowi juga menegaskan jika terlalu dini untuk dilakukan pelonggaran akan menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik.
"Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan kemudian kasusnya naik lagi dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita kolaps. Hati-hati dengan ini," tambahnya.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Idul Adha Moeldoko Bikin Loyalis AHY Geram: Tebal Sekali Kulit Mukanya
Oleh karena itu, Jokowi meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M sesuai yang ditetapkan pemerintah.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota untuk bertanggung jawab dalam mengendalikan pandemi di daerahya.
"Kuncinya adalah kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa dan lurah termasuk di dalamnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan organisasi sosial dan keagamaan di tingkat lokal," tegasnya.***
