Network
GALAMEDIA – Pada Jumat, 23 Juli 2021 terjadi penambahan kasus sebanyak 49.071, sehingga total kasus positif sebanyak 3.082.410.
Sedangkan kematian bertambah 1.566 dan menjadi 80.598 orang.
Sementara pasien sembuh bertambah 38.988 sehingga total kesembuhan ada 2.431.911.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai lantas kembali membuka suara terkait kematian akibat Covid-19.
Ia kembali mengungkit soal Konstitusi HAM yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas HAM warga negaranya.
Baca Juga: Sebut Jokowi Santai Saja Lihat Perilaku 'Offside' Moeldoko, Gus Umar: Ada yang Aneh Kota
“Konstitusi HAM Dunia amanatkan Negara bertanggung jawab atas HAM warga,” kata Pigai melalui akun Twitternya Jumat, 23 Juli 2021.
Eks Komisioner Komnas HAM itu juga menyebut bahwa apabila seorang kepala negara, dalam hal ini berarti Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami esensi bernegara, maka seberapa efektifkah upaya yang telah dilakukan untuk melindungi warga negara.
“Jk Kepala Negara memahami Esensi Bernegara mk seberapa efektifkah upaya2 Anda melindungi Warga,” tuturnya.
Sedangkan pandemi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari namun kini kematian sudah menginjak angka 70 ribu bahkan per Jumat, 23 Juli sudah mencapai 80.598 orang.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 24 Juli 2021: Elsa Nekat Bunuh Sumarno dan Ricky Melihatnya
Ia menegaskan, kematian itu adalah akibat dari kelalaian dan merupakan pelanggaran HAM
“Pandemi tdk bisa dihindari tp 77.583 yg mati adalah: kelalaian menyebabkan kematian & pelanggaran HAM by Omission,” katanya.
Lantas kata dia, kendati pada kenyataannya kasus kematian akibat Covid-19 dialami oleh sebagian besar negara di dunia, namun kedaulatan dimiliki oleh masing-masing negara.
Begitu pula dengan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing kepala negara tersebut yang mutlak kepada rakyatnya.
Baca Juga: Elite Gerindra Duga Masih Banyak Rektor yang Rangkap Jabatan hingga Minta Erick Thohir Dipecat
“Ada yg tanya, negara lain juga kematian Tinggi? Iya benar, tapi itu urusan mereka, Dunia ini bukan satu negara, tiap negara berdaulat.”
“Tiap kepala negara punya kewajiban dan tanggungjawab mutlak untuk rakyatnya,” pungkasnya.
Tanggapi pernyataan itu, politikus Ferdinand Hutahaean justru tidak menyangka pengetahuan Pigai mengenai HAM seburuk itu.
Bahkan setelah menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM.
Baca Juga: Vaksin Nusantara, Dielu-elukan Terawan Kini Dibantah Mentah-mentah Pakar Biomolekuler Australia
“Astagaaa Pigai, saya ngga menyangka pemahamanmu ttg HAM seburuk ini setelah pernah menjabat sbg Komisioner Komnas HAM,” cuitnya melalui akun Twitter pribadi @FerdinandHaean3 Jumat, 23 Juli 2021. ***
