Network
GALAJABAR – Pemerintah melalui Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menyampaikan, perpanjangan PPKM level 4 tidak akan berimbas negatif terhadap proyek infrastruktur.
Jaminan tersebut, sambung Hedy, didasarkan atas ucapan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan terkait proyek infrastruktur yang digolongkan sebagai sektor kritikal.
Di sisi lain, Hedy juga menekankan, semua tenaga kerja yang terlibat ke dalam proyek infrastruktur pemerintah wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Baca Juga: Link Live Streaming Buku Harian Seorang Istri 27 Juli 2021: Ngeri! Dewa Hajar Arman hingga Babak Belur
Menurutnya, proyek infrastruktur ini semakin didukung dengan puluhan tenaga kerja asing (TKA) yang sudah berada di Tanah Air sebelum pemberlakuan PPKM.
Apabila PPKM terus diperpanjang, lanjut Hedy, maka pemerintah sudah mempersiapkan para tenaga kerja lokal sebagai pengganti sebagian TKA yang dilarang masuk ke Tanah Air.
Walaupun begitu, menurutnya, tenaga kerja lokal harus sesuai dengan beragam syarat yang tercantum dalam kontrak kerja.
Baca Juga: Pencinta Drakor Wajib Tahu! Berikut 5 Rekomendasi Drakor Pendek Bisa Ditamatkan dalam 1 jam, Ada EXO Next Door
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat, Abdullah Rasyid mengaku tidak habis pikir dengan pernyataan yang disampaikan pemerintah tersebut.
Pasalnya, menurutnya, di saat PPKM seperti ini, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menjamin nyawa rakyat Indonesia ketimbang proyek infrastruktur.
Maka dari itu, Abdullah Rasyid menganggap pemerintah tidak mempunyai hati nurani alias tuna nurani kepada rakyat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Stasiun TV Korsel Tuai Kontroversi Saat Tayangkan Olimpiade Tokyo 2020, Presiden MBC Membungkuk dan Minta Maaf
“Rezim menjamin proyek-proyek mereka aman. Bukan menjamin keselamatan dan nyawa rakyat yang aman. Rezim tuna nurani,” cuitnya, seperti dikutip Galamedia, Selasa, 27 Juli 2021. ***
